Bukit Mangkol (Foto : net)
Koba, Asatu Online – Kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Mangkol di Bangka Tengah diduga dijadikan ladang bisnis ilegal. Seorang honorer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangka Tengah dilaporkan menerima aliran dana sebesar Rp581 juta dari pengelolaan satu menara Base Transceiver Station (BTS) operator telekomunikasi.
Uang tersebut diduga masuk ke rekening pribadi setelah oknum honorer itu diangkat sebagai Pejabat Pengelola Perjanjian Kerja Sama pendirian menara BTS pada 2021. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang-barang pribadi, termasuk laptop, seragam, dan sepeda motor Kawasaki D-Tracker atas nama pribadi.
Padahal, Bukit Mangkol merupakan kawasan konservasi sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.575/MenLHK/Setjen/PLA.2/7/2016. Meskipun pendirian menara BTS dikategorikan sebagai proyek strategis yang tidak dapat dihindari, muncul dugaan kuat bahwa aliran dana kerja sama tersebut tidak masuk ke kas negara.
Tidak hanya itu, aliran dana juga menyeret LA, seorang PNS di DLH Bangka Tengah, yang diketahui menerima uang sebesar Rp60 juta dari oknum honorer tersebut. Dana itu disebut untuk membiayai pendidikan S1 LA. Saat dikonfirmasi, LA mengakui menerima transfer tersebut pada 2021.
Kasus ini kini berada dalam pantauan Inspektorat Daerah Bangka Tengah. Namun, Plt Inspektur Daerah Bangka Tengah, Erwin David, enggan membeberkan hasil temuan sementara.
“Mohon maaf, saat ini saya selaku Plt Inspektorat Daerah Bangka Tengah belum bisa memberikan jawaban karena tim masih dalam proses audit. Terima kasih,” ujar Erwin David saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2025).
Sementara itu, oknum honorer yang menjadi Pejabat Pengelola Perjanjian Kerja Sama belum dapat dimintai tanggapan. Nomor teleponnya tidak aktif hingga berita ini diturunkan.
Dugaan penyalahgunaan dana ini menjadi sorotan serius, dan publik mendesak Inspektorat segera menyelesaikan audit serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat. (Mn)
