Belitung Timur, Asatu Online – Kekecewaan mendalam dirasakan warga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Proyek bantuan senilai Rp 3 miliar dari APBD yang digarap oleh CV. Boemi Berlian ini dinilai bermasalah dan tidak sesuai spesifikasi teknis. Dugaan adanya kongkalingkong antara kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun mulai mencuat.
Dari 40 unit rumah yang direncanakan, hanya 22 unit yang telah selesai dan ditempati. Sisanya, 18 unit, masih terbengkalai meskipun target penyelesaian proyek sudah lewat hampir setahun, yakni 28 Januari 2024. Warga yang menempati rumah mengeluhkan kondisi bangunan yang jauh dari layak.
“Atap rumah bocor, kunci pintu rusak, bahkan ada rumah yang kebanjiran saat hujan. Kalau seperti ini, bagaimana disebut layak huni? Kami sangat kecewa,” ujar salah seorang penerima bantuan yang enggan disebutkan namanya, Jumat (18/1/2025).
Hasil investigasi menunjukkan berbagai pelanggaran spesifikasi teknis. Pintu yang seharusnya berbahan kayu solid justru menggunakan multipleks berkualitas rendah. Selain itu, banyak bagian rumah yang belum selesai, seperti lantai, plafon, WC, septic tank, hingga plesteran dinding yang tampak asal-asalan.
Wartawan yang memantau proyek ini menilai masalah ini bukan sekadar kelalaian, tetapi mengindikasikan adanya praktik korupsi. “Dugaan kami kuat, ada permainan antara kontraktor dan PPK. Kalau dibiarkan, masyarakat akan terus dirugikan,” tegasnya.
Warga juga mempertanyakan lemahnya pengawasan dari pihak Dinas PUPR Bangka Belitung. Proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi warga miskin justru menambah beban mereka karena kualitas rumah yang buruk.
Menanggapi hal ini, PPK Proyek, Arif, berkilah bahwa pihaknya masih memberikan waktu kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 25 Januari 2025. “Kami sudah menginventarisasi kerusakan dan meminta kontraktor segera memperbaiki. Ada masa pemeliharaan enam bulan ke depan untuk menyempurnakan kekurangan,” ujarnya, Senin (20/1/2025).
Namun, warga menganggap jawaban tersebut hanyalah alasan untuk menutupi kelemahan pengelolaan proyek. “Sudah hampir setahun molor, tapi kualitas tetap buruk. Masa pemeliharaan hanya alasan, kenyataannya kami harus tinggal di rumah yang rusak,” kata seorang warga dengan nada kesal.
Dugaan praktik kongkalingkong semakin kuat ketika ditemukan fakta bahwa pengerjaan rumah tidak dilakukan secara konsisten. “Kualitas pekerjaan sangat bergantung pada tukang. Ada yang rapi, ada yang asal-asalan. Ini jelas karena pengawasan kontraktor sangat lemah,” ujar warga lainnya.
Sementara itu, Arif berdalih bahwa beberapa kendala teknis, seperti kualitas pekerjaan tukang, memang menjadi masalah utama. “Kerapian kerja tukang berbeda-beda. Kami sudah instruksikan perbaikan di beberapa bagian, seperti plesteran dan lantai yang kurang rapi,” ujarnya.
Selain masalah kualitas bangunan, warga juga mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung seperti drainase dan akses air bersih. Hal ini semakin membuktikan bahwa proyek ini dikerjakan tanpa perencanaan yang matang.
“Mereka bilang rumah ini layak huni, tapi nyatanya jauh dari itu. Drainase tidak ada, air bersih susah, dan bangunan rusak di mana-mana. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas seorang penerima bantuan.
Mereka meminta pemerintah provinsi segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini. “Kami butuh transparansi. Jika ada oknum yang bermain, harus diusut tuntas. Proyek ini menggunakan uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Kasus ini juga mengundang perhatian masyarakat luas, yang menuntut langkah tegas dari aparat penegak hukum. Jika dugaan korupsi terbukti, masyarakat mendesak agar pihak yang terlibat diberi sanksi hukum seberat-beratnya.
“Proyek ini bukan sekadar soal bangunan, tapi soal keadilan bagi masyarakat kecil yang haknya dirampas. Kami tidak butuh janji lagi, kami ingin keadilan,” tutup seorang warga dengan penuh emosi.
Masalah ini menjadi tamparan keras bagi Dinas PUPR Bangka Belitung. Jika tidak segera diselesaikan, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah akan semakin terkikis. (Mn)
