Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, SH, MH (Foto : Istimewa)
Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengungkap kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diperuntukkan bagi petani sapi pada 2021-2022.
Dalam keterangan pers, Rabu (15/1/2025), Rahmad Sukendar menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan rakyat dan negara.
“Kami muak dengan para pejabat yang menyalahgunakan jabatan strategis untuk kepentingan pribadi. BPI KPNPA RI mendukung penuh Kejati NTB untuk terus bertindak tegas. Sudah saatnya elit berhenti mengkhianati rakyat dan mulai bekerja demi kesejahteraan bangsa,” ujar Rahmad.
Buronan MSZ Menyerah Setelah Diburu
Kasus ini menyeret empat tersangka, termasuk Munawir Sazali alias MSZ, yang sempat menjadi buronan. Wakil Kepala Kejati NTB, Dedie Tri Hariyadi, menyebutkan MSZ menghindari panggilan penyidik hingga tiga kali dan melarikan diri ke berbagai daerah.
“Tersangka MSZ berpindah-pindah dari Kota Mataram ke Bali, Kalimantan, Jakarta, Semarang, hingga Cirebon. Namun, upaya pelariannya sia-sia karena ia terus kami awasi hingga akhirnya menyerahkan diri,” kata Dedie.
MSZ diduga kuat menyalahgunakan dana KUR yang seharusnya dimanfaatkan petani sapi. Kejati NTB masih mendalami kasus ini untuk memastikan semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban, serta menghitung total kerugian negara.
Penghargaan untuk Kejati NTB
BPI KPNPA RI mengapresiasi kinerja Kejati NTB yang dianggap berhasil mengungkap kasus besar ini. Rahmad Sukendar menyatakan bahwa dalam waktu dekat, lembaganya akan menganugerahkan BPI Award kepada Kejati NTB sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan penegakan hukum.
“Langkah tegas ini membuktikan bahwa hukum masih bisa ditegakkan. Kami mendukung penuh setiap upaya yang memberi efek jera kepada para pelaku korupsi, apalagi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin tertekan,” tegas Rahmad.
Ia juga menyerukan kepada seluruh pejabat dan pengusaha untuk menghentikan praktik korupsi. “Korupsi harus dihentikan. Ini bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang masa depan bangsa yang lebih baik,” tambahnya.
Kejati NTB mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga independen seperti BPI KPNPA RI. Diharapkan, langkah ini menjadi awal dari reformasi nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. (**)
