Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar (Foto : Ist)
Tangsel, Asatu Online – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tb. Rahmad Sukendar, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Perampasan Aset atau mempercepat pengesahan Undang-Undang (UU) terkait perampasan aset. Langkah ini dinilai mendesak sebagai solusi konkret untuk memberantas korupsi yang terus menggerogoti kekayaan negara.
“UU Perampasan Aset adalah kunci untuk memberikan efek jera kepada para koruptor. Aset hasil korupsi harus disita dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan dibiarkan menjadi keuntungan para penjahat,” tegas Rahmad, Selasa (14/01/2025).
Menurut Rahmad, lambatnya pengesahan undang-undang ini menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menekankan perlunya ketegasan Presiden Prabowo untuk mengatasi situasi ini.
“Presiden harus segera bertindak dengan menerbitkan Perpu Perampasan Aset. Ini bukan hanya soal legislasi, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah tidak main-main dalam melawan korupsi,” ujarnya.
Korupsi: Ancaman Utama Kemajuan Bangsa
Rahmad menegaskan bahwa korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat telah menjadi sumber utama kerusakan negara. Praktik ini tidak hanya menghancurkan moral bangsa, tetapi juga merugikan rakyat yang sudah terbebani berbagai persoalan ekonomi.
“Setiap hari rakyat menyaksikan korupsi yang terus merajalela. Para koruptor semakin berani karena merasa aman dari ancaman hukum yang tegas. Sudah saatnya negara mengambil langkah keras,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan aset hasil korupsi untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini, menurutnya, akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membangun fondasi tata kelola negara yang bersih.
Dorongan untuk Prioritas Legislasi
Rahmad menekankan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi prioritas utama dalam agenda legislasi nasional. Ia meminta DPR RI tidak lagi menunda pembahasan dan pengesahan undang-undang ini.
“Tidak ada alasan untuk menunda. Pemerintah dan DPR harus menunjukkan komitmen yang nyata. Jika UU ini disahkan, koruptor tidak lagi punya ruang untuk bersembunyi, dan keadilan akan dirasakan rakyat,” tegasnya.
Harapan Masyarakat
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Instrumen hukum ini diyakini mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Masyarakat tidak lagi ingin mendengar janji-janji kosong. Mereka menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan menghapus korupsi hingga ke akarnya,” pungkas Rahmad. (**)
