Jakarta, Asatu Online – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016. Pada Jumat, 20 Desember 2024, penyidik memeriksa tiga saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara yang melibatkan Tersangka TTL dan sejumlah pihak lainnya.
1. AA, mantan Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang menjabat sejak 24 Agustus 2016 hingga 24 April 2020. Dalam kapasitasnya, AA dinilai memiliki informasi penting terkait kebijakan impor gula yang dilakukan perusahaan pelat merah tersebut.
2. IKHP, Kepala Biro Hukum dan Organisasi di Kementerian Perekonomian RI. Peran IKHP dalam memberikan landasan hukum dan pengawasan atas kebijakan ekonomi dipandang relevan dengan kasus ini.
3. YEND, Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Analis Perdagangan Ahli Muda di Subdirektorat Barang Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI. Ia menjabat sejak 2022 hingga sekarang, dengan tanggung jawab terkait mekanisme pengawasan impor.
Kasus ini berawal dari dugaan adanya penyimpangan dalam kegiatan impor gula yang dilakukan selama 2015 hingga 2016. Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di kementerian terkait serta pelaku dari sektor swasta. Impor gula yang seharusnya bertujuan menjaga stabilitas harga dan pasokan justru diduga menjadi ajang korupsi, yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk TTL, yang diduga berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan impor gula tersebut. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut sektor pangan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, pemeriksaan ketiga saksi ini dilakukan untuk mengungkap lebih jauh peran masing-masing pihak dalam mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan importasi gula.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengumpulkan bukti yang lebih komprehensif. Setiap saksi yang dipanggil memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan kasus ini,” ujar Harli dalam keterangan persnya.
Kasus korupsi impor gula ini mencerminkan masih adanya celah dalam pengelolaan sektor strategis di Indonesia. Masyarakat berharap pengusutan kasus ini dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola kebijakan impor.
Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Tidak hanya berhenti pada pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Ini adalah langkah serius kami dalam memberantas korupsi, terutama di sektor pangan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara luas,” tutup Harli. (*)
