Tangsel, Asatu Online – Ketua Umum Paquron Singamdaru Karuhun Banten (PSKBI), Tb. Rahmad Sukendar, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan untuk segera mengambil tindakan nyata dalam membantu dua anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kecamatan Pondok Aren. Kedua anak tersebut, Umi Kulsum (27) dan Eliana Aprilia (25), hidup dalam kondisi memprihatinkan tanpa perhatian memadai dari pemerintah.
Dalam pernyataannya, Tb. Rahmad Sukendar menegaskan pentingnya peran Pemkot Tangsel dalam memberikan perlindungan dan bantuan maksimal bagi warga yang membutuhkan, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus.
“Pemkot Tangsel harus segera turun langsung ke lokasi, mengecek kondisi keluarga tersebut, dan memberikan bantuan dengan maksimal. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan bantuan tetapi diabaikan. Ini adalah tanggung jawab pemerintah,” ujarnya tegas pada Jumat (14/12).
Ia juga menyampaikan bahwa PSKBI akan segera mengunjungi keluarga tersebut untuk memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian. “Kami dari PSKBI berkomitmen untuk membantu keluarga ini. Insyaallah dalam waktu dekat, kami akan datang langsung untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan,” tambahnya.
Kondisi kedua ABK tersebut sangat memprihatinkan. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, mereka hidup tanpa kehadiran sosok ibu. Sang ayah, Eko Budi S (51), sering sakit-sakitan dan hanya bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya. Kehidupan mereka serba kekurangan, baik dari sisi ekonomi, gizi, maupun pendidikan.
“Saya kerja ikut-ikut orang, hasilnya tidak menentu. Kadang tidak kuat karena sering sakit, tetapi kalau tidak bekerja, kami tidak makan,” ungkap Eko lirih. Selain itu, ia mengaku tidak pernah mendapatkan perhatian dari Pemkot Tangsel maupun instansi terkait.
Eko menyatakan bahwa kedua anaknya tidak pernah terdaftar di Sekolah Khusus (SKH) maupun menerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Selama 20 tahun hidup di Tangsel, kami tidak pernah mendapatkan sokongan dari pemerintah, baik untuk pendidikan maupun kebutuhan pokok,” jelasnya.
Lebih miris lagi, Eko mengaku tidak memahami prosedur untuk mendapatkan bantuan sosial. “Kami tidak tahu apa saja peraturan yang harus diikuti. Yang jelas, sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tambahnya.
Tb. Rahmad Sukendar meminta Pemkot Tangsel, khususnya Dinas Sosial dan instansi terkait, untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga ini. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat dan terkoordinasi agar hak-hak dasar mereka terpenuhi, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
“Anak-anak ini adalah aset bangsa yang harus diperhatikan. Kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang,” ujar Tb. Rahmad.
Menurut Tb. Rahmad, anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian khusus karena mereka memiliki keterbatasan yang tidak dialami anak-anak lain. “Mereka butuh fasilitas pendidikan khusus, asupan gizi yang memadai, dan dukungan kesehatan. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi sosial,” jelasnya.
Eko juga mengungkapkan bahwa anak bungsunya, Eliana, baru saja sakit dan harus dibawa berobat ke Kebayoran. “Kemarin anak saya sakit, meskipun saya sendiri juga sedang tidak sehat. Tapi apa boleh buat, kesehatan anak lebih penting,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.
Sebagai Ketua Umum PSKBI, Tb. Rahmad Sukendar mengajak semua pihak, baik pemerintah, komunitas sosial, maupun masyarakat umum, untuk bersama-sama membantu keluarga ini. “Kita harus bergotong-royong agar tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang terabaikan. Ini bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga tanggung jawab moral kita semua,” tegasnya.
Kisah keluarga Eko dan kedua anaknya di Pondok Aren menjadi pengingat bahwa masih banyak warga yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Tangsel belum memberikan keterangan resmi terkait langkah yang akan diambil.
Masyarakat berharap Pemkot Tangsel segera turun tangan untuk memastikan kebutuhan dasar keluarga ini terpenuhi, sekaligus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan responsif. (**)
