Jakarta, Asatu Online– Perkara dugaan penistaan agama yang menyeret Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah X Merauke, Asep Kosasih, kini telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Polda Papua. Kasus ini bermula dari laporan Ketua DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu Bangka Belitung, Feriyawansyah, SH, MH, CPCLE, terkait aksi Asep yang bersumpah dengan cara menginjak Al-Qur’an.
Insiden ini dilaporkan terjadi pada 13 Agustus 2023 di rumah dinas Kepala Otoritas Bandara Merauke. Tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Laporan resmi dibuat ke Polda Metro Jaya pada 15 Mei 2024 dengan Nomor: LP/B/2624/V/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Terlapor adalah Asep Kosasih, pejabat Kementerian Perhubungan yang menjabat sebagai Kepala Otoritas Bandara Wilayah X Merauke. Pelapor, Feriyawansyah, mewakili DPD HAMI Bersatu Bangka Belitung, menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama.
Polda Metro Jaya telah memeriksa 19 saksi, termasuk ahli agama dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, ahli bahasa Indonesia, dan ahli hukum pidana. Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara, kasus ini dilimpahkan ke Polda Papua pada 28 November 2024 karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Papua.
Sebagai bentuk desakan agar kasus ini diproses dengan serius, DPD HAMI Bersatu menggelar aksi damai di Kementerian Perhubungan Udara, Jakarta, pada Kamis, 12 Desember 2024, pukul 13.00 WIB. Aksi tersebut dilakukan sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pejabat publik. HAMI Bersatu menegaskan pentingnya penegakan hukum secara tegas untuk memberikan rasa keadilan dan memastikan pelaku dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
HAMI Bersatu mendesak Kementerian Perhubungan agar segera memberhentikan Asep Kosasih dari jabatannya. Selain itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum di Polda Papua untuk memproses kasus ini dengan profesional dan transparan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Penistaan agama adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman. Kami berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan adil,” tegas Feriyawansyah.
HAMI Bersatu memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. (Yn)
