Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Indra Gunawan menjadi pembicara dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis 31 Oktober 2024. (Foto BPN Kota Palangka Raya)
Palangkaraya, Asatu Online – Pengadaan tanah, baik skala besar maupun kecil, kerap menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan di Kalimantan Tengah.
Beragam kendala muncul dalam upaya pemenuhan lahan untuk proyek infrastruktur dan kepentingan umum, seperti yang diungkapkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Indra Gunawan, S.T., M.H., QRMP, dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 31 Oktober 2024.
“Pengadaan tanah harus dimulai dengan perencanaan dokumen yang matang dan optimal. Mengabaikan aturan dan ketentuan Undang-Undang bisa berujung pada masalah besar,” ujar Indra Gunawan kepada awak media setelah rapat.
Indra menyoroti sejumlah masalah yang kerap menghambat kelancaran pengadaan tanah, termasuk potensi konflik yang bisa menyandera pemerintah daerah. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain ketidaksesuaian lokasi dengan tata ruang, tumpang tindih kepemilikan lahan, serta status lahan yang belum jelas.
“Banyak lahan yang hanya berstatus Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Garap, bahkan tidak memiliki alas hak yang sah. Situasi ini diperparah oleh alokasi anggaran yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelas Indra.
Solusi Pengadaan Tanah: Penegakan UU dan Pemanfaatan Undang-Undang Cipta Kerja
Dalam menghadapi kendala pengadaan tanah, Indra menekankan pentingnya menempatkan peraturan perundangan di atas segala kebijakan.
Undang-Undang Cipta Kerja serta turunannya, menurut Indra, memberikan kemudahan dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.
“Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 39 Tahun 2023, proses pengadaan tanah kini diharapkan lebih cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit,” kata Indra.
Salah satu perubahan signifikan adalah kemudahan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang kini bisa melibatkan lembaga profesional untuk mendukung kelengkapan perencanaan.
Selain itu, masa berlaku DPPT juga diperpanjang menjadi dua tahun, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaksana proyek.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang terdampak oleh proyek pembangunan.
Melalui UU Cipta Kerja, proses penetapan harga ganti rugi juga lebih rinci, dan masyarakat diberikan pilihan bentuk ganti rugi yang paling menguntungkan bagi mereka,” jelasnya.
Tahapan Pengadaan Tanah
Indra Gunawan menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah meliputi beberapa tahapan penting:
1. Perencanaan: Instansi yang membutuhkan tanah menyiapkan DPPT.
2. Persiapan: Pengumpulan data awal, persetujuan pihak terkait, penetapan lokasi, dan pengumuman.
3. Pelaksanaan: Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bertugas dalam pengukuran, identifikasi, penilaian, hingga pembayaran ganti rugi.
4. Penyerahan Hasil: Hasil pengadaan diserahkan kepada instansi terkait, diikuti dengan proses sertifikasi hak atas tanah.
Untuk pengadaan skala kecil, tahapan lebih sederhana, dan tanah dapat dibeli langsung. Nilai ganti rugi kini memiliki banyak opsi, seperti dalam bentuk uang, relokasi, penggantian tanah, atau saham, sesuai kesepakatan pihak terkait.
Indra Gunawan mengimbau seluruh pihak yang terlibat agar lebih memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.
“BPN Kota Palangka Raya siap memberikan konsultasi demi mendukung kemajuan pembangunan di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (Riski)
