Pangkalpinang, Asatu Online – Aktivitas tambang timah ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat ekskavator dilaporkan marak terjadi di kawasan hutan lindung Dusun Plaben, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.
Berdasarkan pantauan lapangan Asatu Online pada Kamis (31/10), tambang tersebut diduga dikelola oleh seorang warga setempat bernama Amen dengan pengelolaan operasionalnya berada di bawah kendali Momon.
Sementara Momon sendiri mengakui kalau tambang tersebut miliknya bekerjasama dengan Amen.
“Tambang saya sendiri bekerjasama dengan Amen,” kata Momon kepada Asatu Online, Jumat malam (1/11/2024).
Masyarakat setempat menyampaikan keresahan mereka terhadap aktivitas tambang ilegal ini. Selain dianggap melanggar hukum, tambang tersebut dikhawatirkan merusak ekosistem hutan dan mengancam kelestarian lingkungan.
Warga berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas tambang yang dinilai merugikan itu guna melindungi hutan lindung di wilayah mereka.
Selain tambang timah, ditemukan juga adanya aktivitas perkebunan sawit di kawasan hutan lindung yang membentang di sekitar Kampung Parit 40 menuju Pantai Penyusuk, Kelurahan Romodong Indah, Kecamatan Belinyu.
Perkebunan seluas lebih dari 15 hektare ini terlihat tersebar di sepanjang kiri dan kanan jalan, dan terindikasi masuk dalam kawasan hutan lindung.
Papan peringatan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka yang terpasang selama bertahun-tahun di lokasi tersebut dengan jelas melarang aktivitas menebang, merambah, dan menduduki kawasan hutan tanpa izin.
Menurut keterangan seorang warga setempat, perkebunan sawit ini diduga dikelola oleh Ali, seorang warga Belinyu, atas nama pemilik yang diyakini berasal dari wilayah tersebut.
“Kalau ingin tahu lebih detail, silakan tanyakan langsung ke Kepala Lingkungan Romodong. Beliau pasti lebih paham,” ujar warga tersebut.
Asatu Online telah mengirimkan permohonan konfirmasi resmi kepada Kepala KPH Bubus Panca, Bapak Hendar Sudrajat.
Dalam surat tersebut, redaksi meminta penjelasan terkait langkah-langkah yang telah atau akan diambil oleh KPH untuk menangani dugaan aktivitas tambang ilegal dan perambahan hutan lindung untuk perkebunan sawit.
Redaksi juga menanyakan respons KPH terkait keluhan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan, serta kemungkinan adanya tindakan hukum yang akan ditempuh untuk menghentikan aktivitas ini.
Redaksi berharap klarifikasi dari pihak KPH Bubus Panca dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan langkah konkret dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka. (**)
