Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online – Mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Henry Ch Bangun (HCB), diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemeriksaan ini dilakukan pada Senin, 28 Oktober 2024, sebagai langkah awal dalam penyelidikan kasus tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengonfirmasi bahwa penyelidikan kini akan berlanjut ke pihak BUMN yang diduga terlibat dalam penyaluran dana UKW.
“Kemarin, saudara HCB telah diperiksa. Selanjutnya, penyelidik akan memeriksa pihak BUMN terkait MoU antara BUMN dengan PWI,” ujar Kombes Ade Ary kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Fokus penyelidikan ini adalah Memorandum of Understanding (MoU) antara PWI dan BUMN, yang menjadi dasar penyaluran dana untuk program UKW.
MoU tersebut diduga memunculkan indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana, sehingga penyidik akan mendalami berbagai aspek perjanjian guna memastikan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan atau dana publik.
Tim penyidik Polda Metro Jaya kini tengah mengumpulkan bukti serta informasi relevan dengan memanggil berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penyidik berharap, proses pemeriksaan ini dapat mengungkap kebenaran atas dugaan penyimpangan dana yang berpotensi memengaruhi kredibilitas PWI dan BUMN.
Kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut integritas lembaga jurnalistik nasional dan institusi BUMN yang berperan dalam mendanai kompetensi wartawan. Oleh karena itu, tuntutan atas transparansi dalam proses penyelidikan semakin menguat.
Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menuntaskan penyelidikan secara menyeluruh, memastikan integritas hukum tetap terjaga, serta menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses ini.
Saat ini, penyidik masih dalam tahap verifikasi awal untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan layak dikategorikan sebagai tindak pidana. (**)
