Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, menyayangkan adanya laporan terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan fraud. Menurut Sukendar, Burhanuddin justru layak mendapatkan apresiasi atas kinerjanya dalam memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kita seharusnya bangga dengan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Beliau adalah sosok yang telah membawa Kejaksaan Agung ke era keemasan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar Sukendar.
Pernyataan ini muncul menyusul kabar bahwa Burhanuddin disebut-sebut akan kembali menjabat sebagai Jaksa Agung setelah menghadiri pembekalan calon anggota kabinet di Hambalang. Namun, kehadiran Burhanuddin dalam acara tersebut diikuti dengan laporan ke KPK yang memunculkan kembali tuduhan lama terkait masalah administratif dan dugaan ketidaksesuaian data pribadi.
Sukendar menduga laporan ini berasal dari pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan kemungkinan Burhanuddin kembali menduduki jabatan Jaksa Agung di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Bisa jadi ini ada pesanan dari pihak-pihak yang tidak ingin ST Burhanuddin kembali menjadi Jaksa Agung,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa tuduhan yang dilayangkan terkait persoalan pribadi dan administratif, termasuk tanda tangan dan data pernikahan Burhanuddin, adalah isu lama yang sudah diklarifikasi. “Kasus-kasus ini pernah dibahas dan sudah dijelaskan, bahkan sudah terklarifikasi dengan KPK,” jelas Sukendar.
Sukendar menambahkan, adanya laporan tersebut menunjukkan adanya upaya dari pihak-pihak yang tidak ingin Burhanuddin kembali memimpin Kejaksaan Agung. “Banyak yang tidak senang dengan kembalinya ST Burhanuddin. Bisa jadi, ada kepentingan internal yang ingin maju menjadi Jaksa Agung tetapi terhalang karena Presiden Prabowo memilih Burhanuddin,” tambahnya.
Pelaporan terhadap Burhanuddin terkait dugaan fraud dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diserahkan sepenuhnya kepada KPK untuk ditindaklanjuti. “Kita serahkan kepada KPK untuk menindaklanjuti laporan ini sesuai prosedur hukum,” tegas Sukendar.
ST Burhanuddin dilaporkan oleh Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesia Anti-Fraud Watch (IAW), atas dugaan tidak melaporkan harta kekayaan dengan benar dalam LHKPN. Menurut Sitorus, ada kejanggalan terkait aset yang dilaporkan Burhanuddin, terutama terkait kendaraan dan dokumen administratif lainnya.
“Berdasarkan LHKPN 2023, Burhanuddin memiliki kekayaan sebesar Rp11,8 miliar, namun ada kejanggalan terkait kendaraan yang dilaporkan. Mengapa hanya mencantumkan Toyota Celica Minibus 2002 seharga Rp44,2 juta? Bagaimana dengan motor gede, jam tangan mewah, dan mobil Mercy yang sering digunakan? Jika itu semua sah, kenapa tidak tercantum dalam LHKPN?” kata Sitorus.
Laporan tersebut juga menyoroti ketidaksesuaian dokumen kependudukan, akademik, dan tanda tangan Burhanuddin. Menurut IAW, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam riwayat pendidikan dan kejelasan administratif Burhanuddin yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Meskipun demikian, Sukendar menegaskan bahwa perhatian utama seharusnya diberikan pada pencapaian Burhanuddin dalam memimpin Kejaksaan Agung. “Yang penting adalah keberhasilan Burhanuddin dalam menumpas koruptor. Dia telah membawa Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang berani mengungkap kasus korupsi besar dan menangkap pejabat negara,” tegas Sukendar.
Ia berharap, proses hukum berjalan secara transparan dan objektif, namun tidak mengabaikan keberhasilan Burhanuddin dalam pemberantasan korupsi selama menjabat sebagai Jaksa Agung.
Laporan wartawan : Wahyu
