Surat dari PT Timah terkait CV. TRBK (Foto : Ist)
Bangka, Asatu Online – Sejumlah masyarakat nelayan Sungailiat, yang terdiri dari tokoh ormas, LSM, tokoh pemuda, serta Ketua Lingkungan (Kaling) Nelayan 2, dengan tegas menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) BS 275 dan KIP BT 333 di depan muara Nelayan 2, Sungailiat, Bangka, pada Rabu (16/10/2024).
Penolakan ini dipicu oleh pencabutan izin Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT Timah Tbk atas nama CV Mitra PT Timah (TRBK). Izin tersebut dicabut karena CV TRBK terbukti bekerja di luar Blok RK yang telah ditetapkan, sesuai surat dari Kepala Wilayah Bangka Utara PT Timah Tbk.
Selain itu, insiden kecelakaan tambang yang terjadi pada 5 Oktober 2024 turut memperparah situasi. Kecelakaan tersebut menyebabkan seorang pekerja ponton PIP tewas setelah tiga hari menjalani perawatan di rumah sakit. Pekerja yang meninggal itu bekerja pada ponton milik saudara ALX, yang merupakan binaan CV TRBK. Ponton tersebut bergeser dari Laut Nelayan 2 ke Muara Air Kantung DU 1548.
Akibat kejadian ini, beberapa pejabat PT Timah, pihak CV, pemilik ponton, dan penambang telah diperiksa oleh Polres Bangka. Akibatnya, operasional CV PB dihentikan sementara karena masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian.
Namun, salah satu nelayan setempat, DR, menyampaikan pandangan berbeda. Dalam wawancara dengan awak media, ia mengungkapkan bahwa aktivitas KIP di depan muara Nelayan 2 sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak tahun lalu. Salah satu KIP, yaitu KIP Kim Hin atau Kim Kim, yang menjadi mitra SPK PT Timah, terus beroperasi di lokasi tersebut.
“Lokasi depan Puri Ansel memang sering jadi incaran penambang rajuk. Mereka khawatir ditindas oleh KIP. Kita sama-sama tahu, para penambang ponton sering kali bekerja secara ilegal di sana karena bisa mendapatkan hasil 2-3 kampil per ponton per hari tanpa izin. Namun, mereka selalu dilaporkan oleh pihak pengelola wisata,” jelasnya.
Meskipun CV TRBK sudah mendapatkan izin resmi untuk beroperasi di Muara Nelayan 2, penolakan dari pihak pengelola wisata Puri Ansel dan Batavia tetap berlanjut. Ironisnya, KIP justru diizinkan beroperasi di wilayah tersebut, meski sudah masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah Tbk.
Menurut Peraturan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, tidak ada pembatasan jarak bagi KIP dari garis pantai. Namun, untuk PIP, terdapat aturan khusus, seperti:
Area operasi dibatasi hingga 1 mil laut dari pantai, atau dengan kedalaman air laut maksimum 10 meter.
Stabilitas ponton harus mampu menopang beban yang diizinkan serta kekuatan gaya eksternal. Operasi hanya boleh dilakukan pada siang hari.
Pemindahan ponton dari satu area kerja ke area lainnya harus mendapatkan keputusan tertulis dari Kepala Teknik Tambang (KTT).
Sampai berita ini dipublikasikan, awak media masih berupaya mengonfirmasi ke pihak PT Timah dan Kaling Nelayan 2 terkait penolakan masyarakat terhadap aktivitas KIP di depan Muara Nelayan 2 atau di laut Batavia. Menurut Kaling Nelayan 2, Sarifudin, yang dihubungi via telepon, tidak adanya sosialisasi terkait aktivitas KIP menjadi sumber kecemburuan bagi nelayan lokal yang bekerja di tambang rajuk. (A1)
