Kantor Diskominfo Bandung Barat, (Foto: dokumentasi)
Bandung, Asatu Online – Sikap bungkam Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat (Diskominfotik KBB), Yoppie Indrawan Iskandar, S.E., ketika dikonfirmasi mengenai dugaan mark up dalam pengadaan Interactive Display senilai Rp11,5 miliar, memicu kecurigaan dan pertanyaan serius. Dugaan kuat bahwa proyek ini terindikasi melibatkan persekongkolan untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok tertentu semakin mengemuka.
Proyek pengadaan Interactive Display ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024. Sebagai dinas yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan data dan informasi pemerintah daerah, Diskominfotik KBB seharusnya menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas, namun indikasi adanya penyimpangan dalam pengadaan ini mencoreng nama baik instansi tersebut.
Aktivis Jawa Barat, Agus Satria, bersama Luciana, SH, dengan tegas memperingatkan kepala dinas untuk tidak bermain-main dengan anggaran besar ini. “Kami akan terus mengawal pengadaan Interactive Display ini, dan siap melaporkan dugaan penyimpangan ke pihak Aparat Penegak Hukum, yakni Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, jika terbukti ada pelanggaran,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024)
Di tengah kondisi Pemkab Bandung Barat yang sedang mengalami defisit anggaran, proyek senilai Rp11,5 miliar ini dinilai berpotensi memperburuk situasi keuangan daerah. Sikap bungkam Kepala Diskominfotik saat dimintai klarifikasi oleh para wartawan juga dianggap sebagai bentuk penurunan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Aktivis menegaskan bahwa kasus ini harus mendapat perhatian serius dari pimpinan Kabupaten Bandung Barat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat. (Red)
