Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka R.Tati Raeningsih (Foto : A1)
Bangka, Asatu Online – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Bangka, R. Tati Raeningsih, pada Senin (07/10/2024), secara resmi mengungkapkan hasil verifikasi dan validasi data tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Proses ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 18 September 2024, dengan verifikasi dilakukan terhadap 34 perangkat daerah di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
Dari hasil verifikasi tersebut, tercatat total tenaga non-ASN di Kabupaten Bangka mencapai 4.420 orang. Rinciannya, sebanyak 3.592 tenaga honorer dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka, 367 orang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 461 orang dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kami telah melakukan proses verifikasi dan validasi data non-ASN secara menyeluruh di semua perangkat daerah. Dari data yang kami himpun, terungkap bahwa jumlah tenaga honorer yang dibiayai dari APBD sebanyak 3.592 orang, APBN sebanyak 367 orang, dan BLUD sebanyak 461 orang,” jelas Tati.
Tati menjelaskan lebih lanjut bahwa tenaga non-ASN yang dibiayai oleh APBN sebagian besar tersebar di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bangka, dengan jumlah keseluruhan 367 orang. Sementara itu, tenaga honorer yang dibiayai oleh BLUD berada di sektor kesehatan, terutama di Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Bangka, dengan total 461 orang.
“Sebagian besar tenaga non-ASN yang dibiayai oleh APBN berada di sektor pendidikan, sedangkan yang dibiayai oleh BLUD merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas. Mereka adalah bagian penting dari pelayanan publik di Kabupaten Bangka,” tambahnya.
Selain mengungkapkan jumlah tenaga non-ASN, Tati juga menjelaskan data kepegawaian ASN di Kabupaten Bangka per bulan September 2024. Tercatat, jumlah ASN aktif di Kabupaten Bangka mencapai 4.681 orang, dengan rincian 3.286 orang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.395 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami memiliki 4.681 ASN, yang terdiri dari 3.286 PNS dan 1.395 PPPK. Dengan adanya data ini, pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik ASN maupun non-ASN,” tuturnya.
Tati menekankan pentingnya validasi data tenaga non-ASN ini sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Data yang valid, menurutnya, akan menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait penanganan tenaga non-ASN di masa depan, termasuk pengaturan alokasi anggaran dan potensi pengangkatan menjadi ASN atau PPPK sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Validasi ini penting untuk memastikan bahwa kita memiliki data yang akurat, yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, terutama terkait alokasi anggaran dan potensi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN atau PPPK,” jelas Tati.
Melalui proses verifikasi yang dilakukan secara ketat, Pemerintah Kabupaten Bangka diharapkan mampu mengelola tenaga non-ASN secara lebih baik dan efisien, serta memberikan jaminan terhadap kesejahteraan dan hak-hak mereka sebagai bagian dari pelayanan publik di daerah.
Laporan Wartawan: Yani
