Bekas galian Tiang PJU yang dibiarkan mangkrak tanpa ada perbaikan (Foto : A1)
Jakarta, Asatu Online – Sejumlah proyek Peningkatan Kualitas Pencahayaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga Jakarta Selatan untuk Zona 4 tampak mangkrak.
Hal ini terlihat di sepanjang Jalan Rawajati Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di mana galian pondasi tiang PJU berdiri di atas trotoar dan menyebabkan kerusakan tanpa adanya perbaikan dari pihak terkait.
Diduga, kontraktor pelaksana proyek, PT RH, mengalami keterlambatan dalam pemasangan tiang PJU. Selain itu, pekerjaan ini juga terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang direncanakan.
Dari pantauan di lapangan, pondasi cakar ayam yang digunakan tampak tidak merata dan dibiarkan tanpa perbaikan.
Ketua DPP LSM Gempita, Johan, menyatakan bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai target.
“Banyak tiang PJU yang berdiri di atas saluran air sepanjang Jalan Rawajati Timur, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan tampak mangkrak,” ujar Johan, Sabtu (5/10).
Proyek yang menggunakan anggaran APBD 2024 ini seharusnya diawasi dengan ketat, namun ditemukan berbagai masalah di lapangan, seperti volume pekerjaan yang kurang dan pondasi cakar ayam yang tidak rata.
Johan menambahkan bahwa konsultan pengawas harus bertanggung jawab atas keterlambatan dan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek ini.
Pihaknya juga menduga adanya kelalaian dari PPTK Kabid Pencahayaan Kota dalam menyeleksi vendor proyek. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, proyek ini sering kali ditemukan kekurangan volume setiap tahunnya, mengakibatkan kelebihan bayar kepada kontraktor.
Johan pun meminta Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk menegur Kabid PJU terkait dugaan monopoli proyek dan kualitas pengerjaan yang asal-asalan.
“PJ Gubernur harus benar-benar mengawasi proyek ini agar tidak ada temuan baru,” tegas Johan.
Dalam pengerjaan peningkatan pencahayaan jalan yang bertujuan untuk menunjang pedestrian, kualitas konstruksi dan material harus menjadi prioritas.
Namun, di lapangan, banyak pekerjaan yang terlihat tidak terencana dengan baik, termasuk konstruksi beton yang tidak merata.
Johan juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan proyek pemerintah sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga kini, Johan mengaku masih menunggu tanggapan dari Ketua Komisi D dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta terkait persoalan ini.
Laporan wartawan : Mustofa
