Gedung Manggala Wana Bhakti Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Foto: Ist)
Jakarta, Asatu Online – Arifin SE dan Lusiana SH, mewakili Gerakan Nusantara, mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung yang menggeledah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit selama 2016-2024.
“Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menggeledah Gedung Manggala KLHK pada Kamis, 3 Oktober 2024. Ini langkah berani dan patut diapresiasi,” ujar Arifin. Ia menegaskan bahwa Gerakan Aktivis dan Anti Korupsi (GERAK) Nusantara mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini.
Lusiana menambahkan, penggeledahan ini telah lama dinantikan masyarakat dan aktivis antikorupsi. “Tindakan ini semakin memperkuat kepercayaan publik bahwa Kejagung serius dalam memberantas korupsi, terutama di sektor kehutanan yang sangat vital,” ujarnya.
Menurut Lusiana, masalah kehutanan bukan hanya masalah hari ini, tetapi juga menyangkut masa depan bumi. “Tanpa hutan, dunia akan menghadapi kehancuran, sebagaimana dampak perubahan iklim yang sudah mulai terasa di seluruh dunia,” katanya dalam keterangan tertulis pada Asatuonline.id, Sabtu (5/10/2024)
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan kelestarian alam. “Investasi tak bisa mengorbankan hutan. Kerusakan lingkungan sudah berkontribusi pada berbagai bencana alam. KLHK sering kali tidak bisa bertindak efektif saat kerusakan sudah terjadi,” ungkap Lusiana.
Lebih lanjut, Lusiana menyoroti bahwa pengawasan lingkungan tidak bisa dibebankan hanya kepada KLHK. “Banyak aktivis dan pecinta alam sudah bersuara, tetapi pelanggaran oleh oknum-oknum harus diakhiri. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus bertindak tegas terhadap pelaku yang merugikan negara dan merusak lingkungan.”
Gerakan Nusantara berharap penggeledahan ini membawa hasil nyata. “Kami mendesak agar kasus korupsi di KLHK diusut tuntas hingga ke akar-akarnya dan bongkar di duga ada aliran ke oknum pejabat klhk tanpa pandang bulu. Masyarakat butuh keadilan dan kejelasan,” pungkas Lusiana.
Penulis: Wahyu
