Caption : Pj. Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal, ZA, M.Si menghadiri dan menyampaikan sambutan pada pelantikan DPRA periode 2024 SD 2029 di gedung Utama DPRA, Banda Aceh, (30/2024).
Banda Aceh, Asatu Online – Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh yang mengagendakan pemberhentian anggota DPR Aceh periode 2019-2024 serta pengucapan sumpah anggota DPR Aceh periode 2024-2029. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan Forkopimda, kepala SKPA, dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
Sebanyak 81 anggota DPR Aceh yang baru dilantik melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Aceh Masa Jabatan 2024-2029. Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sementara penyematan tanda kehormatan dilakukan oleh Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud al-Haytar.
Dalam sambutannya, Safrizal menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPR Aceh yang baru dilantik serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota dewan periode sebelumnya atas pengabdian mereka. Ia menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan bahwa momen pengucapan sumpah ini merupakan puncak dari pelaksanaan Pemilu, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.
Safrizal juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah Aceh, aparat keamanan, media, serta masyarakat yang turut berkontribusi dalam menciptakan suasana Pemilu yang demokratis, lancar, dan damai.
Fokus pada Tiga Fungsi DPR Aceh
Dalam arahannya kepada anggota DPR Aceh yang baru, Safrizal menekankan pentingnya tiga fungsi utama DPR Aceh: pembentukan qanun, penyusunan anggaran, dan pengawasan.
1. Fungsi Pembentukan Qanun: Safrizal mengingatkan bahwa penyusunan peraturan daerah (qanun) harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar formalitas hukum. Ia menekankan bahwa setiap qanun yang diinisiasi harus fokus pada pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan iklim investasi guna mendorong kemakmuran masyarakat Aceh.
2. Fungsi Penyusunan Anggaran: Safrizal menegaskan bahwa anggaran yang disusun harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ia berharap anggota dewan menempatkan aspirasi rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan anggaran.
3. Fungsi Pengawasan: Safrizal juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang proporsional terhadap pelaksanaan program pemerintah, baik melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) maupun kebijakan daerah secara keseluruhan. Menurutnya, pengawasan yang efektif adalah kunci untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pentingnya Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Safrizal menekankan perlunya sinergi antara DPR Aceh dan pemerintah daerah untuk merespons cepat persoalan masyarakat dan mendukung program prioritas nasional. Terlebih, dengan akan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2024, ia berharap anggota dewan turut serta mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pemimpin yang amanah.
“Kolaborasi positif antara DPR Aceh dan pemerintah sangat penting, terutama dalam menghadapi agenda besar seperti Pilkada Serentak. Ini adalah momentum untuk menyinkronkan rencana kerja antara pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Safrizal.
Tantangan dan Ekspektasi Masyarakat
Safrizal menutup sambutannya dengan menekankan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kinerja DPR Aceh sangat tinggi. Hal ini, menurutnya, harus menjadi penyemangat bagi anggota dewan untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab hingga akhir masa jabatan. Safrizal berharap, anggota DPR Aceh dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan komitmen untuk kesejahteraan rakyat Aceh.
Laporan wartawan : Marwan
