Caption: Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Dindin Saripudin saat menghadiri International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, 4-7 September 2024. (Foto : BPN Kota Depok)
Depok, Asatu Online – Munculnya rumor bahwa dokumen seperti Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, dan Verponding Indonesia tidak akan berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan tanah pada tahun 2026 telah menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Menanggapi isu ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok memberikan klarifikasi terkait perubahan aturan ini.
Penjelasan BPN Depok
Dindin Saripudin, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Depok, menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut memang sudah tidak lagi diakui sebagai alat pembuktian kepemilikan tanah. Dokumen-dokumen tersebut hanya dianggap sebagai petunjuk dalam pendaftaran tanah, bukan sebagai bukti sah kepemilikan.
“Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia, dan sejenisnya tidak lagi berlaku sebagai bukti hak atas tanah. Namun, bisa digunakan sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah,” ungkap Dindin, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Landasan Hukum
Dindin merujuk pada Pasal 96 dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang menyatakan bahwa dokumen tanah bekas milik adat hanya bisa digunakan sebagai petunjuk dalam pendaftaran tanah. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, di mana disebutkan bahwa alat bukti tertulis tanah adat seperti Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, dan lainnya akan dinyatakan tidak berlaku setelah lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 diberlakukan.
“Masyarakat yang masih memiliki dokumen tanah adat tetap bisa mendaftarkan tanahnya melalui mekanisme pengakuan hak sesuai dengan ketentuan yang ada,” tambahnya.
Peningkatan ke Sertifikat Hak Milik (SHM)
Sementara itu, Indra Gunawan, Kepala BPN Kota Depok, menegaskan pentingnya segera meningkatkan status dokumen tanah adat ke Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk melindungi hak atas tanah. “Segera tingkatkan ke SHM, itulah kuncinya,” ujarnya. Menurut Indra, pemerintah memiliki kebijakan untuk melindungi aset masyarakat dari praktik mafia tanah, dan SHM menjadi satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang diakui secara sah.
Indra juga mengingatkan bahwa SHM telah diakui sebagai alat bukti yang sah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
Risiko Pemalsuan dan Pengamanan Tanah
Indra menyoroti banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi karena masyarakat belum meningkatkan status dokumen tanahnya menjadi SHM. “Kasus-kasus sengketa tanah sering terjadi karena masyarakat abai dan tidak segera mengurus sertifikat tanahnya. Risiko pemalsuan dokumen seperti Leter C atau girik sangat tinggi, sehingga aset bisa menjadi tidak aman,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah juga mulai menerapkan sertifikat elektronik untuk mengurangi risiko pemalsuan dan meningkatkan keamanan kepemilikan tanah. “Sertifikat elektronik ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi aset masyarakat dari risiko yang lebih besar,” tambah Indra.
Imbauan BPN
BPN Kota Depok mengimbau seluruh masyarakat untuk segera mengurus peningkatan status dokumen kepemilikan tanahnya menjadi SHM agar terlindungi dari risiko sengketa dan pemalsuan. “Jangan tunda lagi, segera urus sertifikat tanah Anda,” tegas Indra Gunawan.
Dengan langkah ini, diharapkan aset masyarakat lebih aman dan terlindungi dari ulah para mafia tanah yang sering memanfaatkan kelemahan administrasi kepemilikan tanah tradisional. (Riski)
