Pj Bupati Bangka M.Haris dan Plh Sekda Bangka Asmawi Ali (Foto : Istimewa)
Oleh: Suherman Saleh*
Bangka, Asatu Online – Masyarakat Kabupaten Bangka saat ini dikejutkan dengan kondisi keuangan Pemkab Bangka yang mengalami kesulitan. Berbagai isu pun bermunculan, mulai dari membengkaknya jumlah honorer hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kebijakan PJ Bupati. Masyarakat mempertanyakan apakah PJ Bupati benar-benar memperjuangkan kewajiban Pemkab serta hak-hak pegawai Pemkab Bangka.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak seimbang? Apakah asumsi yang beredar di masyarakat saat ini dapat dibenarkan?
Secara definisi, PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari beberapa jenis, sebagaimana diatur oleh Kementerian Keuangan. Beberapa jenis PAD antara lain:
1. Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).
2. Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan kepada individu atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang ditetapkan melalui Perda dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Lain-lain PAD yang Sah, yang meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah, pemanfaatan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah, serta komisi atau potongan dari penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.
Keberhasilan dalam pengelolaan dan penggalian PAD ini sangat bergantung pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangka, yang dikoordinasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar).
Namun, jika kesalahan yang terjadi berasal dari kebijakan masa lalu, mengapa dampaknya baru terasa saat ini? Jika target PAD yang tinggi tidak mampu menutup kekurangan belanja pegawai, mengapa pegawai justru menjadi sasaran utama? Mengapa hal ini tidak terjadi saat Bupati definitif masih menjabat?
Kebutuhan gaji pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, PAD tahun ini mengalami penurunan drastis. Apa yang menyebabkan anjloknya PAD? Sebelumnya, tidak pernah terdengar adanya isu bahwa jumlah honorer terlalu banyak hingga belanja APBD menjadi tidak seimbang. Mengapa justru masalah ini muncul sekarang?
Masyarakat perlu lebih cerdas dalam menyikapi isu yang sedang berkembang. Tidak bijaksana jika hanya menyalahkan pemimpin yang tidak menjabat saat ini. Ibarat permainan sepak bola, para pemimpin hanya ibarat pemain carteran, sementara pemain inti sesungguhnya adalah para pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai Pemkab Bangka.
Kunci pengelolaan APBD berada di tangan TAPD. Jika terjadi pemotongan anggaran, apakah kita harus menyalahkan mereka yang sudah tidak lagi menjabat? Logikanya, tidak adil jika masyarakat justru menuding orang-orang yang tidak lagi memegang kendali kebijakan.
Selama dua tahun berturut-turut di masa pandemi Covid-19, defisit anggaran tidak terjadi. Bahkan, tidak ada pemotongan honor tenaga kontrak atau TPP pegawai. Semua pembiayaan berjalan lancar berkat adanya kerja sama solid antara eksekutif dan legislatif. Fokus serta keseriusan dalam mengelola daerah menjadi kunci keberhasilan.
Oleh karena itu, alangkah bijaknya jika seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini secara bijak, menarik benang kusut yang menyelimuti keuangan Pemkab Bangka. Penyelesaian yang menyeluruh jauh lebih baik daripada sekadar menyalahkan dan mengambil kebijakan yang dinilai tidak manusiawi.
Suherman Saleh
Pemimpin Redaksi Asatu Online*
