Bangka, Asatu Online– Fenomena kotak kosong dalam Pilkada serentak yang akan digelar November mendatang memicu kekhawatiran di kalangan warga Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka. Salah satu suara yang lantang menyuarakan keresahan ini datang dari Ketua Karang Taruna Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Subandi.
Subandi, yang akrab disapa Aswan, menilai fenomena kotak kosong tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di daerah. Ia menyebutkan bahwa jika kotak kosong menang dalam Pilkada, maka anggaran sebesar Rp43 miliar yang telah disiapkan oleh KPU Bangka akan terbuang sia-sia.
“Kita sudah mengeluarkan biaya besar untuk Pilkada. Jika harus diulang, kita perlu menganggarkan kembali Rp43 miliar. Itu jelas pemborosan. Namun, jika Pilkada tidak diulang, kita akan dipimpin oleh bupati yang bukan pilihan rakyat, melainkan oleh penjabat yang ditunjuk Kemendagri,” ujar Subandi saat diwawancarai usai memasang spanduk di Jalan Raya Belinyu, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, pada Selasa (03/08) sore.
Menurut Subandi, penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Kemendagri tidak memiliki kekuasaan penuh untuk membangun Kabupaten Bangka. Ia menambahkan bahwa penjabat tersebut kemungkinan besar tidak memahami sepenuhnya kehidupan sosial masyarakat Bangka, sehingga kepemimpinannya berisiko hanya sebatas coba-coba.
“Penjabat kepala daerah tidak punya kekuasaan penuh dan mungkin tidak tahu bagaimana kondisi sosial masyarakat Bangka. Artinya, mereka akan memimpin kita dengan meraba-raba. Ini sangat berbahaya, seperti yang kita lihat dari seringnya pergantian Pj Gubernur Babel yang sudah sampai empat kali,” lanjutnya dengan nada khawatir.
Subandi juga menegaskan bahwa Karang Taruna Sinar Jaya Jelutung akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menolak kotak kosong. Ia meminta masyarakat agar berpikir secara cerdas dan memahami bahaya yang bisa timbul jika kotak kosong menang dalam Pilkada.
“Kami akan turun ke masyarakat untuk mengedukasi mereka agar bisa berpikir lebih cerdas dan terbuka. Jangan hanya melihat dari luarnya saja. Kita tidak punya pilihan lain. Jangan sampai Bangka stagnan kemajuannya karena dipimpin oleh penjabat yang tidak punya kekuasaan penuh dan tidak dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Subandi, menutup pernyataannya. (A1)
