Bangka, Asatu Online– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya tunggakan pajak sebesar Rp 876.692.700,00 oleh PT LTD-IX. Temuan ini sebelumnya telah mencuat di berbagai media online.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Edy Subhan, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji temuan BPK terkait tunggakan pajak PT LTD-IX sebesar lebih dari Rp 800 juta pada tahun 2023, yang hingga kini belum disetorkan ke kas daerah melalui DPPKAD.
“Saya belum bisa memberikan pernyataan lebih lanjut, karena masih terlalu dini. Jika ada laporan masuk, tentu akan kami tindak lanjuti. Kami perlu mengkaji terlebih dahulu temuan ini, mengingat setiap temuan BPK memiliki batas waktu tertentu. Kita harus memastikan apakah batas waktu yang diberikan sudah habis atau belum, karena BPK memiliki aturan yang harus diikuti,” ujar Edy pada Kamis (29/08/2024) setelah acara pemusnahan barang bukti.
Mengutip dari FKB.news, Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka, Hariyadi, saat dikonfirmasi perihal ini, menyatakan bahwa temuan BPK soal pajak tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI.
“Wa’alaikumsalam, sudah kami tindaklanjuti sesuai rekomendasi dari BPK RI,” tulisnya melalui pesan WhatsApp pada Senin (26/8/2024) pagi.
Ketika ditanya sejauh mana PT LTD-IX telah menyetorkan kewajiban pajaknya, Hariyadi hanya menjawab bahwa dirinya akan memeriksa data terlebih dahulu. “Saya cek dulu ya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bangka, Ariyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) kepada PT LTD-IX sebagai tindak lanjut dari temuan BPK RI tertanggal 22 Mei 2024, termasuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Namun hingga kini, belum ada respons dari pihak PT LTD-IX.
“Kami sudah mengirimkan SKPDKB kepada pihak PT LTD-IX, namun hingga saat ini belum direspons,” ungkap Ariyanto, didampingi Kabid Penagihan Edi Muslih dan sejumlah staf BPPKAD, di ruang kerjanya pada Selasa (27/8/2024).
Ariyanto menegaskan bahwa tunggakan pajak tahun 2023 sebesar lebih dari Rp 800 juta belum dibayarkan sama sekali oleh PT LTD-IX.
“Namun, untuk tahun 2024 ini, pihak LTD-IX sudah rutin membayar pajak setiap bulan. Apabila nantinya PT LTD-IX masih belum menunjukkan itikad baik atau tidak merespons untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Kejari Bangka bagian Datun untuk meminta fatwa atau saran mengenai cara agar PT LTD-IX dapat melunasi tunggakan pajaknya,” jelasnya.
Ariyanto menambahkan bahwa pihaknya tetap membuka ruang bagi PT LTD-IX untuk melunasi tunggakan tersebut, baik dengan cara mencicil maupun membayar sekaligus. “Kami membuka ruang bagi PT LTD-IX, apakah akan melunasi dengan mencicil atau sekaligus. Pajak tersebut wajib dibayarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ariyanto menjelaskan bahwa tunggakan pajak hingga mencapai Rp 800 juta lebih tersebut disebabkan oleh keberatan PT LTD-IX terhadap tarif Pajak Hiburan – Tontonan Film sebesar 30 persen pada tahun 2023, sehingga mereka mengajukan keringanan menjadi 10 persen.
“Pihak LTD-IX memohon penyesuaian tarif pajak menjadi 10% dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Namun saat itu belum bisa diakomodir karena harus menunggu Perda baru diterbitkan,” jelasnya.
Sampai saat ini, Redaksi Asatu Online masih berupaya menghubungi pihak PT LTD-IX untuk mendapatkan tanggapan terkait tunggakan pajak tersebut. (Sari)
