Foto: Opung Batau Simanjuntak, penasihat kelompok tani HPPLKN saat berorasi diatas mobil komando di Pengadilan Tinggi Lubuk Pakam pada Kamis, 22 Agustus 2024
Medan, Asatu Online – Ratusan massa dari Himpunan Penggarap Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN) Pasar 4 Helvetia Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Jalan Ngumban Surbakti No. 38A, Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Opung Batau Simanjuntak (85), penasihat kelompok tani HPPLKN, menyatakan bahwa konflik ini bermula dari sengketa lahan yang telah berlangsung lama antara 65 ahli waris dengan Yayasan Al Washliyah, yang menggunakan surat garap SKPTSL tahun 1954.
“Kami, sebagai warga yang telah lama menetap di lahan eks HGU PTPN II Kebun Helvetia, menolak upaya pengukuran yang sudah dilakukan lima kali,” tegas Batau.
Batau menegaskan bahwa sengketa lahan ini melibatkan Yayasan Al Washliyah dan ahli waris. Pihak kami bukanlah tergugat dan tidak pernah terlibat perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. “Terlebih lagi, ada rencana pengukuran di atas lahan eks HGU PTPN II seluas 32 hektar,” tambahnya.
Ironisnya, Batau mengungkapkan bahwa tidak pernah ada sidang lokasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terkait sengketa ini. “Kami akan menggugat sebagai pihak ketiga,” ujarnya saat ditemui awak media.
Ucok, warga eks HGU PTPN II, berharap Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah menguasai lahan tersebut selama 20 tahun.
Ia juga meminta kepada Menteri Agraria untuk menyelesaikan konflik lahan seluas 32 hektar yang diklaim oleh PB Al Washliyah. “Kami menduga bahwa PB Al Washliyah bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,” pungkas Ucok. (Wahyu)
