Dewan Pengurus SATUPENA (Foto : Ist)
Jakarta, Asatu Online – Negara Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Kami menilai krisis ini dipicu oleh berbagai tindakan politik dan kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan segelintir pihak.
Prinsip utama demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, kini secara nyata sedang dilemahkan dan dikuasai oleh sekelompok kecil elit. Pelemahan demokrasi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti hukum, ekonomi, dan sosial.
Singkatnya, negara ini sedang terpuruk akibat rezim yang berkuasa, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang tidak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.
Indikasi terkini dari krisis ini adalah upaya untuk menganulir dua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut adalah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah bagi semua partai politik, serta Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas syarat batas usia pencalonan kepala daerah yang harus terpenuhi saat pendaftaran.
Upaya pengabaian terhadap Putusan MK ini memicu reaksi keras dalam berbagai bentuk, seperti petisi dan demonstrasi besar di berbagai wilayah. Meskipun pemerintah dan legislatif telah berjanji untuk mematuhi Putusan MK tersebut, upaya pengawalan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga terkait lainnya menjalankan amanah rakyat dengan konsisten.
Oleh karena itu, kami, para penulis anggota Perkumpulan Penulis Indonesia (SATUPENA), yang peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, menyatakan dan menuntut hal-hal berikut:
1. Pemerintah, DPR, MA, MK, KPU, dan pihak-pihak terkait agar melaksanakan Putusan MK Nomor 60 dan 70 dengan sebaik-baiknya.
2. Meminta pemerintah dan lembaga/kementerian terkait, serta jajaran legislatif dan yudikatif untuk menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan, dan menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menghapuskan segala bentuk kebijakan dan tindakan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi, golongan, atau pihak tertentu yang berdampak buruk bagi rakyat, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Menolak dengan tegas praktik politik oligarki otoriter yang hanya melayani kepentingan politik dan ekonomi golongan tertentu, yang pada akhirnya mematikan proses demokrasi dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Demikian pernyataan ini kami buat bersama.
**Jakarta, 27 Agustus 2024**
1. Husnu Abadi
2. Nasir Tamara
3. Swary Utami Dewi
4. Garin Nugroho
5. Jaya Suprana
6. Alex Runggeary
7. Sastri Bakry
8. Didin S. Damanhuri
9. Wahyudi (Wyaz Ibn Sinentang)
10. Nia Samsihono
11. Wina Armada
12. Ilham Bintang
13. Fakhrunnas M.A. Jabbar
14. Reiner Ointoe
15. Muhammad Subarkah
16. Achmad Charris Zubair
17. Hery Sucipto
18. Anwar Putra Bayu
19. Didik J. Rachbini
20. Anif Punto Utomo
21. Okky Madasari
22. Machasin
23. Dicky Sofjan
24. Taufik Darusman
25. Komaruddin Hidayat
26. Nasihin Masha
27. Eka Budianta
28. Nyoto
29. Manuel Kaisiepo
30. Asri Hadi
31. Abustan
32. Robertus Fahik (A1)
