LTD Cinema di Sungailiat Kabupaten Bangka (Foto : ist)
Bangka, Asatu Online – Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, dan menjadi penopang penting bagi pendapatan asli daerah (PAD). Pajak ini diharapkan dapat meningkatkan PAD sehingga daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat.
Namun, tidak semua wajib pajak hiburan menunaikan kewajibannya. PT LTD-iX atau LTD Cinema yang berlokasi di Sungailiat, Bangka, misalnya, belum menyetorkan kewajiban pajak hiburan senilai Rp876.692.700,00 sepanjang tahun 2023 ke Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka.
Temuan ini diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, yang menunjukkan bahwa selama tahun 2023, PT LTD-iX tidak pernah melaporkan omzetnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maupun membayar pajak hiburan. Lebih lanjut, terungkap bahwa BPPKAD maupun Bupati Bangka tidak pernah menetapkan pajak hiburan atas film yang ditayangkan oleh PT LTD-iX melalui penetapan resmi (official assessment).
Selain itu, Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah BPPKAD juga tidak pernah mengirimkan teguran atau penagihan kepada PT LTD-iX terkait kewajiban perpajakannya.
Untuk menghitung potensi pendapatan pajak hiburan yang hilang, BPK mengirimkan surat konfirmasi dan permintaan data kepada Direktur PT LTD-iX pada 6 Maret 2024. Berdasarkan jawaban konfirmasi dari PT LTD-iX, Pemerintah Kabupaten Bangka berpotensi kehilangan pendapatan pajak hiburan minimal senilai Rp876.692.700,00.
Permasalahan ini menunjukkan potensi kehilangan pendapatan daerah yang disebabkan oleh:
1. Kurangnya optimalisasi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pajak hiburan oleh Kepala BPPKAD.
2. Kurangnya koordinasi tugas-tugas sub bidang di bawah Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, termasuk:
– Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah yang gagal memfasilitasi penerbitan SKPDKB dan STPD.
– Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah yang tidak melakukan intensifikasi pajak hiburan.
3. Kurangnya tindakan dari Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah BPPKAD, termasuk:
– Sub Bidang Penagihan dan Piutang Pajak Daerah yang tidak melaksanakan dan mengadministrasikan penagihan pajak.
– Sub Bidang Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah yang tidak melakukan monitoring serta evaluasi pemungutan pajak.
Saat dikonfirmasi pada Ssnin (26/8), Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka, Hariyadi, menyatakan bahwa temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti. Namun, saat ditanya tentang perkembangan penyetoran pajak oleh PT LTD-iX, ia hanya menjawab, “Saya cek dulu ya.”
Hingga berita ini diturunkan, Hariyadi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil pengecekannya. Pihak Inspektorat Kabupaten Bangka dan PT LTD-iX juga masih dalam proses konfirmasi. (Sari)
