Caption : Kepala DUKM Kota Depok, M Thamrin memberikan sambutan saat Bimtek SWS di Balitkop, Jalan Bahagia, Sukmajaya, Jumat (23/8/2024).
Depok, Asatu Online — Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DUKM) Kota Depok, M Thamrin, menegaskan pentingnya kepatuhan koperasi dalam melaporkan Rapat Akhir Tahunan (RAT). Dari 211 koperasi yang terdaftar, hanya 172 yang aktif, namun baru 70 persen yang melaporkan RAT ke DUKM.
“Hingga enam bulan terakhir, baru sekitar 70 koperasi yang menyampaikan RAT. Ini berarti masih ada 30 persen yang belum memenuhi kewajiban,” ujar Thamrin saat Bimtek SWI Wartawan Sejahtera (SWS) di Balitkop, Jalan Bahagia, Sukmajaya, Jumat (23/8/2024).
Thamrin mengingatkan bahwa sesuai undang-undang, koperasi wajib menyampaikan RAT maksimal enam bulan setelah tahun buku berakhir. “Jika tahun buku berakhir Desember, RAT harus disampaikan paling lambat Juni. Saat ini sudah Agustus, dan masih banyak yang belum melaporkan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Thamrin menegaskan, koperasi yang tidak patuh akan dilaporkan ke Kementerian Koperasi. “Koperasi yang tidak menyampaikan laporan tiga kali berturut-turut dapat dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin atau pembekuan melalui ODS,” tambahnya.
Untuk meningkatkan kepatuhan, DUKM telah menggelar Bimtek tambahan bagi pengurus koperasi, terutama yang terdampak pandemi Covid-19. “Kami sudah mengundang lebih dari 100 koperasi untuk memastikan mereka memahami penyusunan laporan RAT,” jelas Thamrin.
Meskipun sudah ada imbauan dan Bimtek, Thamrin menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika koperasi tetap tidak patuh.
Thamrin juga menjelaskan bahwa penilaian hibah akan didasarkan pada data di Online Data System (ODS). “Koperasi yang ingin mendapatkan hibah harus memiliki nilai minimal B, yang mencakup kelengkapan laporan keuangan, pelaksanaan RAT, dan perkembangan anggota,” katanya.
Bantuan dari Pemda akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, sekitar 70 hingga 80 persen dari yang diajukan. “Pengajuan bantuan bisa dilakukan melalui Wali Kota,” jelasnya.
ODS adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi untuk memantau perkembangan koperasi secara nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Thamrin mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia diundang untuk membuka Bimtek Koperasi SWS. (Adi)
