Erzaldi Rosman bakal calon gubernur Babel (Foto : Ist)
Pangkalpinang, Asatu Online –Kebenaran pemberitaan yang menyebut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bangka Belitung, Asep Maryono, seolah merendahkan keputusan Erzaldi Rosman dalam menandatangani MoU dengan PT Narina Keisha Imani (NKI) pada tahun 2019, patut diragukan. Sebagai penegak hukum yang dihormati, Asep Maryono tentu tidak mungkin gegabah dalam memberikan pernyataan terkait keputusan penting yang diambil oleh seorang gubernur.
Asep Maryono dikenal luas sebagai sosok berintegritas tinggi, yang gigih memberantas korupsi. Kredibilitasnya tak terbantahkan, terbukti dari pencalonannya dalam Adhyaksa Awards 2024. Mengingat latar belakangnya sebagai penegak hukum profesional, Asep Maryono paham betul pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal jika ia memberikan pernyataan yang dapat menggiring opini publik untuk mendiskreditkan Erzaldi Rosman tanpa bukti yang sah.
Asas Praduga Tak Bersalah: Pilar Penegakan Hukum yang Adil
Asas praduga tak bersalah adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui peradilan yang adil dan objektif. Asep Maryono, dengan pengalaman dan reputasinya, tentu sangat memahami dan menghormati asas ini. Oleh karenanya, tidak masuk akal jika ia memberikan komentar yang melanggar prinsip tersebut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur asas praduga tak bersalah. Pasal 8 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, proses hukum terhadap Erzaldi Rosman dan pihak-pihak terkait harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan objektivitas yang ketat.
Kepemimpinan Erzaldi Rosman: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dalam menandatangani MoU dengan PT NKI, Erzaldi Rosman bertindak sebagai gubernur yang bertanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keputusan ini, meskipun diambil di lokasi yang tidak konvensional, adalah langkah pragmatis yang mencerminkan komitmennya terhadap kemudahan berusaha. Di era kompetisi global yang semakin ketat, seorang pemimpin daerah harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi bagi pelaku usaha. Dengan demikian, keputusan Erzaldi tidak bisa dipandang sebagai tindakan sembrono, melainkan sebagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Integritas dalam Penegakan Hukum: Menolak Tekanan dan Intervensi
Pemberitaan yang seolah-olah memaksa Kajati baru, RD Mohammad Teguh Darmawan, untuk segera menghukum Erzaldi Rosman adalah bentuk tekanan yang melanggar prinsip penegakan hukum yang adil dan independen. Sebagai seorang penegak hukum yang profesional, Kajati Teguh Darmawan tentu akan menjalankan tugasnya dengan integritas dan independensi yang tinggi, berdasarkan bukti yang valid.
Setiap tersangka maupun saksi dalam proses hukum harus diberikan kesempatan yang adil untuk membela diri. Proses hukum harus berjalan tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari media atau opini publik yang tendensius. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah fondasi dari negara hukum, dan prinsip ini harus dihormati oleh semua pihak.
Membangun Pemahaman yang Objektif: Menolak Narasi Tendensius
Narasi tendensius yang tidak didukung oleh bukti kuat hanya akan merusak integritas proses hukum dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Masyarakat perlu cerdas dalam menanggapi pemberitaan dan selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya keputusan hukum yang final.
Media memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan seimbang, bukan memperkeruh suasana dengan narasi yang memojokkan salah satu pihak. Kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pemanfaatan lahan antara PT NKI dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung harus dilihat dalam konteks hukum yang jelas dan berdasarkan fakta.
Erzaldi Rosman, sebagai pemimpin dengan komitmen kuat terhadap kemudahan berusaha, telah mengambil langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keputusannya untuk menandatangani MoU dengan PT NKI adalah bagian dari upaya mempercepat proses investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Dengan mengedepankan objektivitas dan rasionalitas dalam menyikapi setiap berita, serta mendukung penegakan hukum yang adil dan independen, kita dapat memastikan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu ditegakkan di negeri ini.
Penulis: Adinda Putri Nabiilah, SH, Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI)
