Ketum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar (Foto : Dok.Pribadi)
Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, secara tegas mendesak Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional segera mengambil tindakan terkait dugaan perundungan terhadap dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip), Selasa (20/8/2024).
Tebe Sukendar menegaskan bahwa perundungan dalam bentuk apapun harus segera dihapuskan tanpa menunggu adanya korban berikutnya. “Kemenkes dan Kemendiknas harus cepat bertindak. Dugaan perundungan ini bukan hanya masalah di Undip, tetapi berpotensi terjadi di semua fakultas kedokteran di rumah sakit vertikal yang menjadi tempat pendidikan PPDS. Bullying semacam ini harus kita berantas sampai ke akar,” ujar Sukendar dengan nada penuh kepastian.
Sukendar juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan profesi dokter, yang menurutnya merupakan salah satu profesi paling mulia. Ia menuntut agar setiap individu dalam dunia kedokteran menjalani pendidikan dengan integritas tinggi dan perilaku yang berlandaskan moral serta etika yang kuat.
“Kemenkes dan Kemendiknas sudah seharusnya sadar bahwa budaya perundungan ini masih ada dan telah memakan korban. Kasus yang baru-baru ini viral, di mana seorang korban sampai meninggal dunia, baru membuat perhatian publik terarah. Ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa budaya negatif seperti perundungan masih dibiarkan merajalela dalam profesi yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. “Dokter adalah profesi yang seharusnya dihormati karena kemuliaannya. Mereka seharusnya menjalani pendidikan dengan hati bersih, dan ini harus diajarkan sejak mereka mulai pendidikan S1. Moral dan etika yang baik harus dibentuk sejak awal dan terus dipupuk selama karier mereka.”
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menyatakan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku perundungan dalam lingkungan PPDS Fakultas Kedokteran Undip di RSUP Dr. Kariadi, Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, proses investigasi dan pemeriksaan oleh pihak terkait sedang berlangsung.
“Kami akan pastikan kejadian ini diperiksa dengan teliti. Jika terbukti benar, pelaku perundungan akan menerima sanksi tegas,” ujar Menkes Budi kepada media, Kamis (15/8).
Menkes Budi juga menuntut agar sistem pendidikan, khususnya di bidang anestesi di Undip dan RSUP Dr. Kariadi, segera dibenahi. Ia berharap tidak ada lagi praktik perundungan terhadap mahasiswa junior. Menurutnya, perundungan bukanlah metode yang tepat untuk membentuk tenaga medis yang tangguh, karena ada banyak cara lain yang lebih efektif dan manusiawi untuk mengembangkan karakter dokter spesialis masa depan. (**)
