Caption: Kasi KPHP Rambat Menduyung, Suherno saat menyerang SK Kementrian terkait hak pengelolaan hutan kawasan kepada Ketua KTH Masar Bahari Lestari Desa Belo Laut, Muntok.
Muntok, Asatu Online — Setelah melalui proses yang cukup panjang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia akhirnya memberikan hak pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Masar Bahari Lestari di Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Surat Keputusan (SK) Menteri yang memberikan izin tersebut diserahkan langsung oleh pejabat KPHP Rambat Menduyung kepada Ketua KTH Masar Bahari Lestari, disaksikan oleh anggota KTH, pejabat desa, dan tokoh masyarakat setempat di Balai Pertemuan Desa Belo Laut pada Jumat (16/8/2024).
SK Kementerian ini diserahkan oleh Suherno, Kasi Pemanfaatan Hutan KPHP Rambat Menduyung, kepada Ketua KTH Masar Bahari Lestari, Kemis, dengan didampingi oleh Penyuluh Kehutanan Winardi Togatorop dan beberapa staf KPHP Rambat Menduyung. Penyerahan SK juga disaksikan oleh Kepala Desa Belo Laut, Ibnu, Wakil Ketua BPD Suhaidir, serta seluruh anggota KTH Masar Bahari Lestari.
Izin pengelolaan hutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor: SK. 9878/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023, yang memberikan persetujuan kepada KTH Masar Bahari Lestari untuk mengelola kawasan hutan lindung seluas 141,89 hektar di Desa Belo Laut, Mentok, Bangka Barat. SK ini ditandatangani oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Dalam sambutannya, Suherno menyatakan bahwa SK Kementerian ini memiliki fungsi serupa dengan surat izin usaha, atau dalam konteks perusahaan dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU). Izin ini berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.
Suherno juga mengisahkan perjalanan panjang yang dilalui untuk mendapatkan SK ini, mulai dari pembentukan KTH Masar Bahari Lestari hingga pengajuan SK pada tahun 2020, yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan melalui UPT Palembang dan UPT di Pangkalpinang pada tahun 2023. Ia juga menekankan bahwa tidak semua kelompok tani berhasil melewati proses verifikasi akhir, menjadikan pencapaian ini sebagai bukti upaya bersama dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.
“Perjuangan ini menunjukkan betapa pentingnya usaha bersama untuk menjaga kelestarian hutan sambil mendapatkan manfaat ekonomi, sesuai dengan tiga pilar pembangunan: ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ungkap Suherno.
Seiring dengan pemberian izin ini, Suherno menekankan tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan: tata kelola kawasan, tata kelola usaha, dan tata kelola kelembagaan. Sebagai contoh, dalam tata kelola usaha, unit-unit usaha seperti Kelompok Usaha Perhutani Sosial (KUPS) dapat dibentuk, sementara dalam tata kelola kawasan, pemasangan patok fisik merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan.
Penyuluh Kehutanan KPHP Rambat Menduyung, Winardi Togatorop, juga mengingatkan seluruh anggota KTH Masar Bahari Lestari untuk selalu memperhatikan hak dan kewajiban mereka setelah diterbitkannya SK ini.
Kepala Desa Belo Laut, Ibnu, menyampaikan rasa gembiranya atas terbitnya SK ini. Ia mengakui bahwa hasil rapat yang telah beberapa kali digelar membuahkan hasil, dengan pihak kementerian akhirnya menyetujui usulan yang diajukan.
“Kami, sebagai kepala desa, merasa bangga dan senang karena pihak kementerian telah memberikan kepercayaan kepada KTH untuk mengelola hutan ini dengan payung hukum yang jelas. Dari 60 desa di Bangka Barat, tidak semua bisa mendapatkan SK ini, sehingga ini merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga,” ujar Ibnu.
Ibnu juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara KPHP dan KTH dalam upaya pengelolaan hutan. Ia yakin bahwa Ketua KTH Masar Bahari Lestari, Kemis, bersama rekan-rekannya dan dibantu oleh penyuluh KPHP, sudah memiliki rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan.
Acara penyerahan SK izin pengelolaan hutan ini juga diisi dengan diskusi mengenai berbagai topik, mulai dari administrasi dan kelembagaan hingga rencana pemanfaatan potensi hutan, seperti pengembangan UMKM, budidaya, pariwisata, pengelolaan kawasan mangrove sebagai pusat riset dan pendidikan, serta pemanfaatan hasil hutan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. (Rudi)
