Opini
Oleh: Adinda Putri Nabiilah, SH
Pangkalpinang, Asatu Online – Perhitungan kerugian negara dalam kasus lahan PT Narina Keisha Imani (NKI) yang dikabarkan telah selesai memerlukan tinjauan lebih lanjut. Media online Babel melaporkan bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, dengan beberapa pihak, termasuk petinggi PT NKI, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Babel Marwan, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 Erzaldi Rosman, telah diperiksa.
Proses perhitungan kerugian negara harus dilakukan dengan transparansi dan akurasi. Dengan nilai yang ditaksir mencapai Rp30 miliar, perhitungan ini seharusnya melibatkan ahli yang kompeten serta dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ini. Jika perhitungan dilakukan oleh pihak lain, maka metodologi dan hasilnya harus diverifikasi sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
Penggunaan metode penilaian yang tepat adalah aspek krusial dalam menghitung kerugian negara. Penilaian tanah dan properti harus sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Standar ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi, kondisi pasar, dan penggunaan lahan. Jika metode yang digunakan tidak sesuai standar, hasilnya bisa tidak akurat dan menimbulkan keraguan.
Pemeriksaan terhadap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 Erzaldi Rosman, terkait penandatanganan kerja sama pemanfaatan lahan 1.500 hektar bersama Direktur PT NKI Reza Aditama pada 30 April 2019, harus memastikan bahwa prosedur yang berlaku telah diikuti. Setiap kerja sama pemanfaatan lahan harus sesuai dengan ketentuan hukum, melalui berbagai tahap verifikasi dan persetujuan dari pihak berwenang seperti DLHK dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian negara akibat tindakan melawan hukum harus dibuktikan secara hukum. Sebelum menjustifikasi angka kerugian sebesar Rp30 miliar, perlu ada bukti kuat bahwa tindakan tersebut melawan hukum dan menyebabkan kerugian negara. Penyidik Kejati Babel harus mengumpulkan bukti yang kuat dan dapat diandalkan, termasuk dokumen transaksi, hasil audit, dan keterangan saksi ahli.
Artikel berita menyebutkan bahwa konfirmasi dari pihak terkait, seperti DLHK Babel, belum diperoleh, yang menimbulkan pertanyaan tentang validitas informasi. Media dan pihak berwenang harus memberikan informasi yang akurat dan terverifikasi kepada publik untuk menghindari kesimpangsiuran. Publik harus menunggu hasil investigasi resmi dan berpegang pada prinsip hukum yang berlaku. Media berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, objektif, dan telah diverifikasi.
Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan bukti kuat. Proses hukum yang transparan akan menjamin keadilan bagi semua pihak dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan keadilan ditegakkan dan kerugian negara dipulihkan dengan cara yang sah.
Penulis: Adinda Putri Nabiilah, SH, Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI) Tahun 2023, saat ini menjadi Editor di Jejaring Media KBO Babel
