Sadiman DPW BPI KPNPA RI Sulawesi bersama Kasi Intel Kejari Majene, M.Zaky Mubarak, SH (Foto : bpi kpnpa ri)
Majene, Asatu Online – Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Sulawesi telah melaporkan Kepala Desa Balombong ke Kejaksaan Negeri Majene atas dugaan korupsi. Laporan ini mencakup dugaan penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut informasi yang diterima, laporan tersebut diajukan oleh BPI KPNPA RI DPW Sulawesi setelah mendapatkan bukti awal mengenai dugaan penyimpangan dana desa. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk proyek-proyek penting di desa tersebut diduga telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Napsir, mantan Kepala Desa Balombong.
Koordinator Wilayah BPI KPNPA RI DPW Sulawesi, Sadiman, menjelaskan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari warga Desa Balombong yang merasa dana desa tidak digunakan sebagaimana mestinya. “Kami telah melakukan investigasi awal dan menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Majene,” ujar Sadiman dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (22/7).
Sadiman berharap Kejaksaan Negeri Majene langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Majene, Sadiman menyatakan bahwa BPI KPNPA RI akan mengawal kasus ini secara profesional. “Kami akan membantu mengumpulkan semua bukti yang diperlukan dan kami memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Sadiman.
Masyarakat Desa Balombong menyambut baik langkah yang diambil oleh BPI KPNPA RI DPW Sulawesi. Salah seorang warga, Haji Daeng (nama samaran), menyatakan harapannya agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil. “Kami sangat berharap agar kasus ini diusut tuntas dan siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dana desa sangat penting untuk pembangunan desa kami,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi ini juga menjadi perhatian dari petinggi BPI KPNPA RI di Jakarta. Feriyandi, Ketua Investigasi BPI KPNPA RI yang kerap menyuarakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang diambil. “Kasus ini harus menjadi contoh bahwa penyalahgunaan dana desa tidak bisa ditolerir. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong agar semua pihak yang terlibat diusut tuntas,” ujar Feriyandi.
Dengan adanya laporan ini, masyarakat Desa Balombong berharap agar pengelolaan dana desa ke depannya dapat lebih transparan dan akuntabel. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Kejaksaan Negeri Majene didesak untuk segera memberikan update terkait perkembangan penyelidikan kasus ini. Masyarakat dan berbagai pihak terkait terus menanti hasil dari proses hukum yang sedang berjalan. (**)
