Ketapang, Asatu Online – M. Sandi, Ketua Koperasi UKM, menyoroti manajemen PT. Sandai Makmur Sawit (PT. SMS), sebuah perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, yang telah menandatangani fakta integritas untuk meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan. Ini menyusul kepercayaan yang diberikan kembali oleh Pemda Ketapang setelah rapat di Kantor Bupati Ketapang.
Meski demikian, PT. SMS telah menerima tiga surat peringatan. Dalam situasi normal, ini berarti perusahaan tidak lagi diperbolehkan beroperasi. Namun, Pemda Ketapang tetap memberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha, berharap dapat memperbaiki nasib ratusan petani plasma.
Sejak beroperasi selama 12 tahun, dari 8.000 hektar izin HGU yang diterbitkan, PT. SMS hanya membuka 1.879 hektar lahan. Hal ini menunjukkan penelantaran HGU selama 12 tahun, mengakibatkan petani plasma di Desa Sandai, Desa Pengkalan Suka, dan Desa Penjawaan tidak mendapatkan hasil.
Pada 25 Juli 2023, Kepala Desa Sandai menegaskan kepada manajemen PT. SMS bahwa lahan di wilayah desa tidak boleh digunakan karena perusahaan tidak pernah mengurus izin atau bersosialisasi dengan desa. Kepala desa juga menyatakan bahwa PT. SMS tidak pernah berkoordinasi dengan desa-desa sekitar.
M. Sandi menuduh PT. SMS melakukan perampasan, penyerobotan, dan perusakan lahan kebun milik koperasi UKM. Ia mendesak Pemda Ketapang untuk segera mengaudit perusahaan tersebut dan melakukan verifikasi di lapangan bersama anggota koperasi.
Menurutnya, Pemda Ketapang harus bertanggung jawab atas penandatanganan integritas PT. SMS dan PT. Mukti Plantation yang telah merampas hak masyarakat. Pemerintah wajib melindungi keselamatan masyarakat dan mendukung ekonomi masyarakat, bukan membiarkan mereka dijajah oleh pengusaha luar.
Meskipun PT. SMS telah menerima tiga peringatan, Pemda Ketapang masih memberikan kesempatan dengan status kedaruratan dalam pemantauan Pemda. Manajemen PT. SMS saat ini telah berganti nama dengan sebagian besar saham dimiliki oleh PT. Mukti Plantation.
Bupati Ketapang, Martin Rantan, memimpin acara tersebut dan memberikan manajemen baru waktu satu tahun untuk berbenah, dengan laporan bisnis plan lengkap harus disampaikan dalam enam bulan ke depan.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Ketapang beserta jajarannya, Staf Ahli Bupati Junaidi Firrawan, Kadis Distanakbun Sikat Gadug, Kabag Ekbang Devi Harinda, Kabid Perkebunan Fardi Aliyansah, Staf Biro Hukum Ida Sofianti, dan Rudi Hartono, GM Legal PT. SMS.
Namun, hingga hari ini, perbaikan belum terlihat. M. Sandi berharap Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait segera mengaudit dan mengkroscek perusahaan ini untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Oleh: Dedi Sumarni
Editor : Zaza
