Bangka, Asatuonline – Pejabat (Pj) Bupati Bangka M Haris khawatir penyitaan sejumlah smelter timah di daerah Bangka oleh Kejaksaan Agung, akan berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat. Pasalnya akan banyak warga Kabupaten Bangka yang akan menganggur.
“Meskipun proses pengelolaan smelter yang disita Kejaksaan Agung tersebut akan dititipkan ke PT Timah, dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi masyarakat, seperti turunnya daya beli di pasar, dan banyak nya pengangguran, “kata M Haris, di Sungailiat, Rabu (1/5).
Kekhawatiran itu, kata M Haris, jika terjadi pengurangan karyawan dari yang sebelumnya di bawah perusahaan swasta dan nantinya dikelola perusahaan pemerintah.
“Saya berharap pegawai di smelter yang disita itu tetap diberdayakan sesuai kemampuan di bidang masing-masing,” ujarnya pula.
Lebih lanjut M Haris mengatakan, wilayah Provinsi Kepulauan Babel mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang belum semua dimaksimalkan seperti di sektor pertanian, perkebunan maupun sektor lain yang berkelanjutan.
“Pengelolaan sektor itu menjadi solusi jika memaksa harus ada pengalihan karyawan smelter,” katanya.
Meskipun bagitu, lanjut M Haris, penegakan hukum atas kasus komoditas timah oleh Kejaksaan Agung harus didukung penuh guna kepentingan bangsa dan masyarakat. Namun kata dia, penyitaan smelter tidak terdampak pada pendapatan daerah.
“Pendapatan daerah dari bagi hasil timah atau dari minerba dihitung dari jumlah penjualan biji timah oleh PT Timah di pasar global,” kata M Haris.
Saat ini target pendapatan bagi hasil timah dari PT Timah ke Pemerintah Provinsi Babel tahun 2024 mencapai Rp900 miliar sampai dengan Rp1 triliun.
“Kita berharap sampai akhir tahun target tersebut dapat tercapai,” tutup Pj Bupati Bangka tersebut.
