Ketum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar (Foto : dok.pribadi)
Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang telah menetapkan mantan Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pengelolaan Pasar Sindang Kasih di Cigasong, Kabupaten Majalengka.
Dalam wawancara di kantor BPI KPNPA RI di Jakarta Barat, Tubagus Rahmad Sukendar menyatakan bahwa organisasinya pernah melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Arsan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ia mengapresiasi langkah tegas Kejati Jawa Barat yang telah menahan Arsan sejak Senin, 15 Juli 2024.
“Kami memberikan apresiasi dan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas kinerja mereka dalam mengungkap kasus korupsi Pasar Sindang Kasih Cigasong, Kabupaten Majalengka,” ujar Sukendar, Selasa (16/7).
Penahanan Arsan Latif dilakukan setelah pemeriksaan intensif di Kejati Jabar. Berdasarkan laporan dari detikJabar, Senin (15/7/2024), Arsan keluar dari Gedung Kejati Jabar pukul 20.22 WIB dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol. Ia kemudian dibawa ke Rutan Kelas 1 Kebonwaru, Bandung.
Arsan ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari Kejati Jabar tanggal 15 Juli 2024, dengan masa penahanan selama 20 hari mulai 15 Juli 2024 hingga 3 Agustus 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung. Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar, Dwi Agus Afrianto, pemeriksaan terhadap Arsan berlangsung selama 10 jam, dari pukul 10 pagi hingga malam hari.
Arsan Latif ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi Pasar Cigasong. Ia diduga aktif menginisiasi penyusunan regulasi yang mengarahkan PT PGA sebagai pemenang lelang proyek bangun guna serah Pasar Cigasong, Majalengka. Penetapan Arsan sebagai tersangka mengikuti penetapan Kepala BKSDM Majalengka, Irfan Nur Alam, dan seorang pihak swasta bernama Andi Nurmawan sebagai tersangka sebelumnya.
Penangkapan dan penahanan Arsan Latif merupakan bagian dari upaya Kejati Jabar untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di wilayah Jawa Barat. Kasus ini menunjukkan komitmen Kejati Jabar dalam mengungkap praktik korupsi dan mengamankan aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. (ss)
