Bupati Bangka Selatan Reza Herdavit (Foto : laspela)
Jakarta, Asatu Online– Ketua Investigasi BPI KPNPA RI, Feriyandi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Bupati Bangka Selatan terkait dugaan tidak melaporkan semua hartanya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Feri, transparansi dan akuntabilitas pejabat publik sangat penting untuk mencegah praktik korupsi.
“Kami mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bangka Selatan yang diduga tidak melaporkan seluruh hartanya dalam LHKPN. Hal ini merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak tegas,” ujar Feriyandi dalam konferensi pers di Kantor DPW BPI KPNPA RI Sumatera Selatan.
Feri menekankan bahwa LHKPN adalah instrumen penting dalam mencegah korupsi dan memastikan pejabat publik jujur serta transparan dalam melaporkan kekayaan mereka. Ketidakjujuran dalam laporan ini menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi.
“Setiap pejabat publik wajib melaporkan seluruh hartanya secara jujur dan transparan. Jika ada yang tidak dilaporkan, maka ini merupakan indikasi kuat adanya niat untuk menyembunyikan kekayaan yang didapatkan secara tidak sah,” tambahnya.
Menurut Feri, integritas pejabat publik adalah fondasi dari pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penindakan yang tegas harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Integritas pejabat publik adalah kunci utama dalam membangun pemerintahan yang bersih. Jika ada pejabat yang tidak jujur dalam melaporkan hartanya, maka tindakan tegas harus diambil untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik,” tegas Feri.
Ia juga mengingatkan KPK untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan, serta tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, baik di pusat maupun daerah.
“KPK harus bekerja secara adil dan transparan, tidak pandang bulu dalam menindak pelanggaran. Semua pejabat publik, baik di pusat maupun daerah, harus tunduk pada aturan yang sama dan tidak boleh ada yang kebal hukum,” katanya.
Feri berharap langkah ini dapat mendorong pejabat publik lainnya untuk lebih berhati-hati dan jujur dalam melaporkan kekayaannya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pemerintahan.
“Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran ini, diharapkan pejabat publik lainnya akan lebih berhati-hati dan jujur dalam melaporkan kekayaannya. Ini juga akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan,” tutup Feri.
Menurut Feri, Reza Herdavit diduga tidak melaporkan beberapa aset dalam LHKPN, termasuk sebuah mobil Alphard hitam yang sering digunakan di Jakarta, harta yang dilaporkan pada priodik 2023 hanya Rp.6.863.966.934,- Selain itu, Feri menduga Reza Herdavit sering menerima fee dari kontraktor yang mendapat proyek di Kabupaten Bangka Selatan. (**)
