Kepala BPN Kota Depok Ungkap Sertifikat Elektronik Jadi Modus Kejahatan Bidang Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok melakukan sosialisasi implementasi Kantor Elektronik dengan melibatkan Seluruh PPAT dan PPATS Kota Depok di The Hotel Margo Jalan Margonda Raya, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Rabu, 26 Juni 2024. (Foto : ist)

Depok, Asatu Online-Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Indra Gunawan atau akrab dipanggil Igun mengungkapkan, penerbitan sertifikat baru terkadang menjadi pintu masuk kejahatan dalam bidang pertanahan.

“Modus seperti itu sudah beberapa kali terjadi dan terdeteksi oleh Kantor Pertanahan Kota Depok khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” tegasnya saat menjadi pembicara dalam sosialisasi implementasi Kantor Elektronik dengan melibatkan seluruh PPAT dan PPATS se-Kota Depok, di The Hotel Margo, Rabu (26/6/2024).

Menurut Igun, beberapa kasus dengan modus baru salah satunya dengan menggadaikan sertifikat. Lalu beralasan hilang, dan meminta sertifikat pengganti.

Setelah, 10 tahun berikutnya, terungkap bahwa sertifikat tersebut digadaikan, sehingga muncul sengketa dan menjadi perkara di ranah pengadilan.

Fakta ini, kata Igun, muncul disebabkan banyak faktor, salah satunya tidak tercatat dengan rapi dalam data base elektronik. Masyarakat dan pihak terkait tidak bisa memantau langsung posisi tanah yang dimiliki.

Igun menjelaskan, kondisi ini diperparah dengan perilaku oknum mafia tanah yang mampu memainkan pola kejahatan dengan risiko-risiko tinggi. Sehingga memunculkan korban terutama masyarakat pemegang hak atas tanah lantaran awam dan minim pengetahuan.

“Hal-hal demikianlah, yang menjadi alasan atau landasan Kantor Pertanahan Kota Depok merealisasikan pelayanan elektronik,” ujarnya..

Tujuannya, tentu menciptakan pelayanan cepat, akurat, dan meminimalisir kejahatan pertanahan termasuk sengketa konflik pertanahan di berbagai daerah.

“Kantor Pertanahan Kota Depok menyadari sekali bahwa perubahan kultur perlu penyesuaian secara bertahap. Perlu sosialisasi, perlu edukasi yang masif. Tapi yakinlah, langkah pemerintah ini telah dipikirkan secara matang baik dari dampak dan manfaatnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Igun mengatakan,  selain pelayanan digital, ke depan kemungkinan pihak notaris, PPAT termasuk stakeholder terkait akan dituntut untuk mampu menyesuaikan perubahan di era digital.

“Contoh saja penggunaan materai digital. Sekarang belum terjadi. Tapi yakinlah ini sebuah keniscayaan yang tidak terelakan. Kita yang harus menyesuaikan, bukan zaman yang menyesuaikan dengan kemampuan kita,” tutur Indra Gunawan.

Konsep pelayanan elektronik ini pun, tidak lepas dari tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang serba menyesuaikan digital.

Alasannya, rentang waktu yang relatif cepat, situasi serta kondisi. Jelas saja, kondisi ini mendesak Kantor Pertanahan tak terkecuali PPAT dan notaris bekerja secara bijak menyesuaikan arah kebijakan yang berlaku.

Apalagi, Kantor Pertanahan Kota Depok kini menjadi kantor pelayanan prioritas yang telah di-launching oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Bandung beberapa pekan lalu.

“Total ada 11 Kantor Pertanahan di Jawa Barat yang telah dideklarasikan menjadi kantor elektronik termasuk Kantor Pertanahan Kota Depok yang sedang merealisasikan program Kota Lengkap,” jelas Igun.

Lalu apa manfaatnya? manfaatnya semua tercatat, terdeteksi dalam data base, dari sejak pendaftaran tanah, baik fisik maupun data yuridis.

Oleh karena itu masyarakat Kota Depok tidak perlu ragu lagi dengan penerapan pelayanan elektronik yang akan menjadi kebiasaan baru.

Di sela-sela pemaparannya, Igun  pun bercerita tentang kedatangan Menteri AHY ke Kecamatan Tapos belum lama ini.

“Pak Menteri melihat langsung kami bekerja di lapangan, Pak menteri ingin memastikan bahwa hal terkecil dari pemasangan patok dan pemotretan udara dilakukan dengan benar dan dapat dipahami oleh masyarakat,” terangnya.

Kabar baiknya, dari 11 kecamatan di Kota Depok, 30 kelurahan sudah dilakukan pemotretan udara, di antaranya Kecamatan Tapos dan Cipayung yang sudah keseluruhan selesai.

Bidang-bidang tanah yang belum duduk dalam data base, saat ini tengah dikerjakan, disempurnakan.

“Semua  masih berjalan, kalau sudah selesai akan di infokan,” pungkasnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *