Depok, Asatu Online – DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kota Depok mengadakan Dialog Publik dengan tema “Perpres Publisher Rights: Mendukung atau Menyandera Jurnalisme Berkualitas” di Balai Rakyat Depok Jaya pada Kamis (30/05/24). Kegiatan ini juga dirangkai dengan skrining kesehatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok dan Prodia.
Dialog Publik ini, dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS), menghadirkan narasumber seperti Ahli Pers Dewan Pers Kamsul Hasan, Sekjen SWI Herry Budiman, dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat Sonny Fitrah. Moderator acara ini adalah Wakil Ketua Umum SWI, Putra Gara. Acara dibuka resmi oleh Ketua Umum SWI yang diwakili oleh Bendahara Umum SWI, Anwar.
Ketua Panitia HKPS SWI Kota Depok, Aldimas Pramudya, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Perpres Publisher Rights. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir, termasuk pihak Dinkes, Prodia, BJB, Tirta Asasata, dan BPJS Ketenagakerjaan atas dukungannya dalam menyelenggarakan acara ini,” ujarnya.
Ketua DPD SWI Kota Depok, Dindin Syarifuddin, menekankan pentingnya pembahasan mengenai Perpres Publisher Rights karena masih sedikitnya pemahaman di kalangan insan pers. “Kami perlu menyampaikan informasi ini kepada rekan-rekan jurnalis di Depok agar semua dapat memahami Perpres tersebut dengan baik,” tambahnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Yuliandi, mengapresiasi kegiatan HKPS dan kolaborasi dengan Dinkes Depok. “Pemerintah Kota Depok sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, yang merupakan tonggak sejarah kebebasan pers di seluruh dunia,” ujarnya. Dirinya juga berharap agar SWI Depok dan insan pers Kota Depok terus berkolaborasi dalam pembangunan kesehatan untuk mewujudkan Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera.
Acara Dialog Publik ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi, serta insan pers Kota Depok. Mereka berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti hasil dialog dan memberikan perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjaga kebebasan pers dan kesejahteraan masyarakat. (Jo)
