Koordinator BPI KPNPA RI Wilayah Papua, Hardin Bsc ( Foto : ist)
Jayapura, Asatu Online – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI) Provinsi Papua melalui Koordinator Wilayah Papua, Hardin Bsc, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap Kapolri dan Kapolda Papua yang telah memberikan kuota khusus kepada masyarakat asli suku Papua untuk menjadi anggota Polri.
“Kami sebagai mitra Polri di wilayah Papua melihat proses penerimaan terpadu Tahun Anggaran 2024 di Papua sangat menarik perhatian masyarakat asli suku Papua, dengan total pendaftar daring mencapai 13.949 orang,” kata Hardin, Rabu (22/05/2024). Data tersebut berdasarkan rekap dari Sekretariat Subbagdiapers Biro SDM Polda Papua.
Hardin mengungkapkan kebanggaannya bahwa minat warga asli Papua untuk bergabung dengan Polri sangat tinggi, dan hal ini patut diapresiasi oleh para tokoh di Papua. “Polri telah memberikan prioritas penuh kepada warga asli Papua untuk menjadi anggota Polri,” ujarnya.
Dalam wawancara di Jayapura, Hardin menyatakan dukungan dan apresiasi atas program penerimaan 2.000 Bintara Polri di lingkungan Polda Papua. “Program ini merupakan bentuk penghormatan dari Polri terhadap para ondoafi dan kepala suku di Papua,” ujarnya.
Meski ada kekhususan, Hardin berharap proses perekrutan calon Bintara Polri tetap dilakukan sesuai prosedur. Warga Papua sangat mendukung program rekrutmen Polri yang memprioritaskan warga asli Papua untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai anggota Polri.
Fredikus Gebze, tokoh masyarakat dan pemangku adat, juga mengapresiasi Kapolri atas penerimaan Polri yang memprioritaskan orang asli Papua (OAP). “Dalam rekrutmen ini, Kepolisian Republik Indonesia memberikan kemudahan kepada kami. Anak-anak Papua harus siap menjaga kehormatan dan sikap, serta siap menjadi anggota Polri, karena penerimaan Polri melalui Polda Papua itu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis,” kata Fredikus.
Yustina Pangrasia, Sekretaris Pansus Afirmasi Provinsi Papua Selatan, juga memberikan apresiasi penuh atas rekrutmen Polri terhadap OAP. “Sistem BETAH yang dilakukan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis sangat kami yakini dan berlaku. Terima kasih Bapak Kapolri atas kesempatan yang baik ini,” ujar Yustina.
Kepala Kantor Komnas HAM Provinsi Papua sekaligus Tim Pengawas Eksternal Rekrutmen Polri Polda Papua, Frits B. Ramandey, S.Sos., M.H., juga memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. “Polda Papua telah membuka Sub Panda di Timika sebagai terobosan untuk mempermudah proses rekrutmen,” ungkap Frits Ramandey.
Frits menjelaskan bahwa ada kebijakan afirmatif yang menurunkan batas usia dari 21 tahun menjadi 25 tahun, sebagai bentuk perhatian Mabes Polri untuk merekrut anak-anak Papua. “Semua tahapan seleksi Polda Papua melibatkan unsur eksternal untuk memastikan proses berjalan transparan dan humanis,” jelasnya.
Ketua Tim Kerja MRP Untuk Penanganan Aspirasi dan Permasalahan OAP, Benny Sweny, S.Sos., mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di jajaran Polda Papua, yang tersebar di empat provinsi: Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri atas kebijakannya yang sangat mulia ini,” pungkas Benny. (***)
