Ilustrasi korupsi (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Parah! Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung enggan memberikan tanggapan kepada Pers, meskipun telah dikonfirmasi berkali-kali. Meski diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Feri Erawan tampaknya mengabaikan hal tersebut.
Dalam beberapa kesempatan, Asatu Online mencoba mengkonfirmasi terkait paket lelang proyek Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STIAKIN) di Kepulauan Bangka Belitung, namun Feri Erawan selalu menolak untuk memberikan jawaban. Bahkan, tidak ada satu pun tanggapan dari pihaknya.
Sebelumnya, telah terungkap adanya dugaan kolusi antara Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman dengan Pokja 16 terkait lelang proyek STIAKIN, yang telah menimbulkan kontroversi. Proses penentuan pemenang lelang diduga telah dimanipulasi untuk memihak salah satu peserta lelang.
Informasi yang terpantau menunjukkan adanya kerjasama yang tidak wajar antara Pokja 16 dengan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, dengan dugaan memenangkan PT Gelora Megah Sejahtera (GMS) meskipun penawaran mereka jauh lebih tinggi dari PT Awan Mitra Aditya (AMA).
Diduga adanya kolusi untuk memenangkan PT GMS dengan alasan yang meragukan, meskipun fakta menunjukkan sebaliknya. Informasi ini terkait dengan proyek pembangunan STIAKIN yang menggunakan anggaran APBN 2024 sebesar Rp. 47.828.000.000,00.
Ketika Asatu Online mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Pokja 16 dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, tidak ada respons yang diberikan, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. (***)
