Tersangka kasus korupsi 271 T Hendri Lie (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online – BPI KPNPA RI, melalui Kadiv Investel Feriyandi SH.DM, meminta kepada Kejaksaan Agung untuk segera menahan Hendri Lie (pendiri Sriwijaya Air), yang merupakan tersangka dalam kasus korupsi timah, Selasa (12/05).
Feriyandi menyampaikan hal ini kepada awak media di kantor BPI KPNPA RI di Jakarta Barat (Sabtu, 11 Mei 2024). Dia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh ragu-ragu dalam menahan Hendri Lie, mengingat beberapa tersangka lain telah ditahan sebelumnya oleh pihak Kejaksaan Agung.
Dalam waktu dekat, BPI KPNPA RI berencana untuk menggelar aksi damai di Kejaksaan Agung sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada pihak tersebut dalam mengusut kasus korupsi PT Timah. Feriyandi menambahkan bahwa penahanan terhadap Hendri Lie harus segera dilakukan.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung telah menetapkan pengusaha Helena Lim sebagai tersangka ke-15 dalam penyidikan kasus korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, pada Selasa (26/3/2024).
Hendri Lie dan Fandy Lingga adalah tersangka kakak beradik dari kalangan pengusaha swasta kelas atas. Meskipun Hendri Lie dikabarkan sakit, Kejaksaan Agung telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Jumat (26/4/2024). Fandy Lingga telah dijebloskan ke dalam sel tahanan, namun Hendri Lie belum ditahan karena alasan kesehatan.
Hingga saat ini, tidak diketahui dengan pasti tentang sakitnya Hendri Lie ataupun keberadaannya. Terakhir kali diperiksa di Kejaksaan Agung pada 29 Februari 2024, Hendri Lie belum pernah kembali untuk pemeriksaan.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi, menjelaskan bahwa penetapan tersangka Hendri Lie dan Fandy Lingga tidak terkait dengan perusahaan Sriwijaya Air. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas peran mereka dalam aktivitas ilegal di PT Timah Tbk.
Kuntadi menjelaskan bahwa peran Hendri Lie dan Fandy Lingga adalah melakukan pengkondisian dengan sejumlah penyelenggara negara dan direksi di PT Timah Tbk untuk melegalkan aktivitas penambangan, penampungan, dan peleburan timah yang melanggar hukum. Mereka juga diduga membentuk perusahaan-perusahaan boneka untuk melancarkan aktivitas ilegal tersebut. (**)
