Amiruddin Korwil BPI KPNPA RI Sulsel (Foto : ist)
Makasar, Asatu Online – Pengembalian Dana Korupsi Pengadaan CCTV di Pangkep tidak akan meredakan proses hukum yang tengah berlangsung mengingat adanya kerugian negara yang mencapai 1M dalam kasus korupsi tersebut.
Kasus Korupsi CCTV Pangkep melibatkan Setda Pangkep berinisial WP dan pihak swasta berinisial SF sebagai tersangka.
Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Amiruddin, dalam wawancara dengan media di Makasar, menjelaskan bahwa pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi tidak akan menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Amiruddin menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku korupsi akan tetap berjalan, meskipun ada pengembalian uang hasil korupsi kepada negara. “Pidananya tetap akan diproses secara hukum. Jika ada tersangka mendapat keringanan hukum karena pengembalian uang hasil korupsi, keputusan akan ada di tangan hakim dalam persidangan Tipikor,” tambahnya, Kamis (3/5).
BPI.KPNPA RI Sulsel memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kinerja Kejari Pangkep dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, dengan harapan lebih banyak lagi pengembalian uang negara. (***)
