Surat Panggilan Polisi untuk HRD (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Masalah hukum kembali menghampiri oknum pimpinan media atas nama inisial HRD setelah terlibat dalam skandal penipuan dan dugaan keterlibatan dalam kasus tambang timah ilegal.
Berdasarkan surat panggilan dari Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung, HRD dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tersebut pada Jumat, 3 Mei 2024.
Dalam surat panggilan tersebut, HRD dipanggil untuk memberikan kesaksiannya terkait kasus tambang timah ilegal di Kolong Buntu Komplek Nangnung Sungailiat Kabupaten Bangka. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 hingga selesai.
Diketahui sebelumnya, HRD juga tersangkut kasus penipuan dengan seorang warga Pangkalpinang inisial SPR. Dalam kasus penipuan ini SPR memberikan batas waktu kepada HRD untuk mengembalikan uang senilai Rp250 juta hingga tanggal 20 Mei 2024.
Pernyataan tersebut terdokumentasi dalam Surat Kesepakatan yang disusun oleh SPR sebagai Pihak Pertama dan HRD sebagai Pihak Kedua, tertanggal 2 Mei 2024, bertempat di Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Jika HRD tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang sejumlah Rp250 juta sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, maka sesuai dengan ketentuan dalam surat kesepakatan tersebut, HRD sebagai Pihak Kedua setuju untuk menghadapi proses hukum lebih lanjut.
Surat Kesepakatan ini merupakan langkah tindak lanjut dari kejadian dugaan penipuan yang dilaporkan oleh SPR terhadap HD, yang merupakan pemimpin salah satu media online di Pangkalpinang.
Sebelumnya, SPR melaporkan bahwa pada bulan September 2023, dia mengunjungi kantor media HRD untuk meminta bantuan agar anaknya lolos ujian masuk di Institusi Kejaksaan. HRD menyetujui permintaan tersebut, namun meminta SPR untuk membayar sejumlah Rp250 juta.
“Di bulan September tahun lalu, saya mengunjungi kantor HRD untuk meminta bantuan agar anak saya diterima di Institusi Kejaksaan. HRD menyetujui, tetapi meminta saya membayar Rp250 juta,” ujar SPR pada Rabu (1/5) malam.
SPR menjelaskan bahwa uang sebesar Rp250 juta tersebut diserahkan kepada HRD dalam dua tahap, yaitu Rp200 juta pertama kali dan sisanya sebesar Rp50 juta tiga minggu berikutnya, semuanya diserahkan di kantor HRD.
“Uang sejumlah Rp250 juta saya serahkan dalam dua pembayaran, Rp200 juta pertama kali dan Rp50 juta sisanya,” jelasnya.
Namun, setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari HRD, anak SPR tidak diterima di Institusi Kejaksaan. SPR dan istrinya mulai curiga. Akibatnya, istri SPR jatuh sakit dan meninggal dunia sebulan yang lalu karena stres yang berlebihan akibat kejadian ini.
“Saya dan istri saya merasa ditipu oleh HRD. Istri saya sangat stres dan akhirnya meninggal dunia sebulan yang lalu. Sangat disayangkan, HRD bahkan tidak mengucapkan belasungkawa atau meminta maaf ketika istri saya meninggal,” ungkap SPR. (***)
