PT RBT beserta asetnya disita Kejagung (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online – Upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi komoditas timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berlanjut. Pada Senin, 22 April 2024, Tim Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), bekerja sama dengan Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, kembali mengambil langkah tegas dengan melakukan penyitaan terhadap PT RBT di Kabupaten Bangka beserta sejumlah aset yang terkait, termasuk alat berat dan alat pemurnian biji timah.
Langkah penyitaan ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022.
Dr. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata komitmen Kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memulihkan aset negara yang mungkin telah disalahgunakan. “Tindakan ini diharapkan dapat membawa keadilan bagi masyarakat dan negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang penting ini,” ungkap Sumedana. “Tidak ada tempat bagi pelanggaran hukum dalam eksploitasi sumber daya alam, dan setiap pelaku akan dihadapkan pada pertanggungjawaban hukumnya,” tambahnya.
Sementara itu Tb Rahmad Sukendar, Ketua Umum BPI KPNPA RI, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Kejaksaan Agung dalam melakukan penyitaan terhadap aset terduga pelaku korupsi dalam kasus tata niaga timah di PT Timah Tbk. “Menurutnya, untuk mengungkap jaringan korupsi tersebut, Kejaksaan Agung harus memanggil mantan Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, yang diduga terlibat.”
Rahmad Sukendar menekankan bahwa “Sebagai orang nomor satu di Provinsi Babel, Erzaldi Rosman tidak mungkin tidak terlibat dalam kasus tersebut, mengingat aktivitas penambangan timah merupakan bagian penting dari tugasnya. Selain itu, laporan masyarakat juga mengindikasikan kedekatan Erzaldi Rosman dengan Tersangka Thamron alias Aon, yang menjadi pertimbangan penting dalam kasus ini.” (***)
