Eks Gubernur Babel Erzaldi Rosman sewaktu memenuhi panggilan Penyidik Kejati Babel pada Kamis, 28/3/2024. (Foto : ist)
Pangkalpinang, Asatu Online – Kasus dugaan mafia tanah di Kawasan Hutan Produksi Kotawaringin Kabupaten Bangka masih dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel). Kejati Babel telah meningkatkan status kasus tersebut menjadi penyidikan.
PT Narina Keysa Imani (NKI) diduga terlibat dalam kasus ini namun selalu menolak untuk memberikan klarifikasi saat dihubungi oleh media. Direktur PT NKI, Ari Setioko, ketika dimintai tanggapan terkait perusahaan tersebut pada Selasa 16 April 2024, justru menyalahkan media dan meminta agar mereka menanyakan kepada pejabat Kabupaten Bangka berapa fee yang diberikan saat pengurusan izin PKKPR kebun sawit PT SAML seluas 900 hektar.
Awak media sebenarnya bertanya tentang fee yang diberikan kepada Gubernur Babel saat itu, Erzaldi Rosman, dalam pengurusan izin pemanfaatan hutan produksi seluas 1500 hektar.
Pada saat yang sama, Erzaldi Rosman, mantan Gubernur Bangka Belitung, dipanggil oleh Kejati Babel terkait dugaan penyalahgunaan kerjasama dalam pemanfaatan hutan produksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (28/3/2024).
Terungkap bahwa Erzaldi Rosman telah memberikan izin pemanfaatan hutan produksi seluas 1500 hektar kepada PT NKI. Namun, Erzaldi mengklaim bahwa proses tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Perlu dicatat bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan izin pemanfaatan hutan produksi seluas 1500 hektar kepada PT Narina Keisha Imani pada tanggal 30 April 2019. Perjanjian ini melibatkan Erzaldi Rosman sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Reza Aditama sebagai Direktur PT Narina Keisha Imani.
Selain Erzaldi Rosman, kasus pemanfaatan hutan ini juga melibatkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Marwan S.Ag, serta M.Haris AR yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ***
