Helena Lim, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) menggunakan baju tahanan Kejagung (Foto : ist)
Jakarta, Asatu Online – Misteri di balik inisial HL dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk akhirnya terkuak. Ternyata, HL adalah sosok Helena Lim, yang dikenal sebagai crazy rich di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Pengungkapan ini terjadi setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu 2015-2022.
Keputusan ini diikuti dengan penahanan langsung terhadap Helena Lim. Saat diamati di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (26/3/2024), Helena Lim terlihat keluar dari gedung tersebut mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Meski demikian, Helena Lim tidak memberikan komentar kepada awak media yang hadir di lokasi. Ia kemudian digiring oleh penyidik Kejagung menuju mobil tahanan. Setelah itu, pihak Kejagung menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status tersangka Helena Lim.
Kejagung telah menetapkan total 14 tersangka dalam kasus ini, termasuk Helena Lim. Berikut adalah daftar 14 tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut:
1. SG alias AW, seorang Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. MBG, seorang Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. HT alias ASN, Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN)
4. MRPT alias RZ, Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021
5. EE alias EML, Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017-2018
6. BY, Mantan Komisaris CV VIP
7. RI, Direktur Utama PT SBS
8. TN, beneficial ownership CV VIP dan PT MCN
9. AA, Manajer Operasional tambang CV VIP
10. TT, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara
11. RL, General Manager PT TIN
12. SP, Direktur Utama PT RBT
13. RA, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
14. ALW, Direktur Operasional periode 2017, 2018, 2021, dan Direktur Pengembangan Usaha periode 2019-2020 PT Timah Tbk.
Helena Lim sewaktu bersama Ashanty (Foto : ist)
Kronologi Kasus
Kasus ini dimulai pada tahun 2018, ketika Tersangka ALW, Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 bersama Tersangka MRPT, Direktur Utama PT Timah Tbk, dan Tersangka EE, Direktur Keuangan PT Timah Tbk, menyadari ketidaksesuaian pasokan bijih timah yang dihasilkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Tingginya aktivitas penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk menjadi penyebabnya.
Namun, alih-alih mengambil tindakan penindakan terhadap kegiatan ilegal tersebut, Tersangka ALW, bersama dengan Tersangka MRPT dan Tersangka EE, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal dengan harga yang melebihi standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk, tanpa adanya kajian terlebih dahulu.
Untuk melancarkan aksi tersebut, Tersangka ALW, bersama dengan Tersangka MRPT dan Tersangka EE, sepakat membuat perjanjian seolah-olah ada kerjasama sewa-menyewa peralatan pemrosesan peleburan timah dengan para pemilik smelter.
Pasal yang dikenakan kepada tersangka adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Uang Puluhan Milyar yang disita Kejagung di kediaman Helena Lim (Foto : ist)
Penyitaan Harta
Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus ini. Dari penggeledahan tersebut, pihak kejaksaan menyita uang tunai senilai puluhan miliar rupiah.
“Pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, tim penyidik Jampidsus melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kantor PT QSE, PT SD, dan rumah Helena Lim di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.
Ketut menambahkan bahwa hasil penggeledahan tersebut termasuk penyitaan barang bukti elektronik, berbagai dokumen terkait, dan uang tunai senilai Rp 10 miliar dan SGD 2 juta. Jika dikonversikan, SGD 2 juta setara dengan sekitar Rp 23,3 miliar. Dengan demikian, total uang yang disita mencapai sekitar Rp 33 miliar. (mn/dtk)
