Jakarta, Asatuonline –Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana telah menyetujui 3 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada Senin, (25/3).
Kasus-kasus yang mendapatkan persetujuan tersebut meliputi:
1. Tersangka Jefri Ngewi Leo alias Epidari Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Tersangka I Sofia Hede, S.Pd. dan Tersangka II Herlin Merince Sonlay, A.Ma.Pd dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Tersangka Febrianus alias Febri bin Agustinus dari Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini didasarkan pada pertimbangan yang matang:
– Telah dilakukan proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban memberikan maaf.
– Tersangka belum memiliki catatan pidana sebelumnya.
– Ini merupakan pelanggaran pertama yang dilakukan oleh tersangka.
– Ancaman pidana yang dijatuhkan tidak melebihi 5 tahun.
– Tersangka berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.
– Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan mufakat, tanpa adanya tekanan atau intimidasi.
– Kesepakatan antara tersangka dan korban untuk mengakhiri permasalahan di luar persidangan.
– Pertimbangan sosiologis yang mendukung keputusan ini.-
– Respon positif dari masyarakat.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai upaya untuk menjaga kepastian hukum. (mn)
