Aktivitas penambangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, (Foto: Dokumentasi Investigasi LAI)
Jakarta, Asatuonline – Aktivitas penambangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, telah menjadi sumber kekhawatiran yang serius.
Meskipun merupakan kejahatan yang jelas, penambangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi masih berlangsung tanpa hambatan dari aparat penegak hukum, yang menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum.
Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial bagi negara karena hilangnya pendapatan pajak.
Tindakan ilegal ini juga mengakibatkan berbagai masalah sosial dan ekonomi di Desa Ngablak dan sekitarnya.
Menyikapi hal ini, Ketua Umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Irawati Djoni Lubis, menekankan perlunya tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat terhadap para pelaku penambangan ilegal, mengingat kawasan tersebut dilindungi.
Lebih lanjut, Irawati menjelaskan hasil laporan investigasi dari anggota mereka di lapangan, menemukan adanya 62 unit alat berat excavator yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, tanpa mengikuti prinsip penambangan yang benar.
“Ada 62 unit excavator beraktivitas tanpa izin,” ungkapnya, Senin (18/3).
Sementara itu, eksploitasi galian C telah menyebabkan kerusakan pada kawasan yang sebelumnya dikelola oleh Perhutani, yang merupakan resapan air hujan dari pohon pinus yang ada.
Hal ini menjadi perhatian serius karena meningkatkan risiko bencana alam, terutama jika terjadi erupsi Gunung Merapi, yang dapat mengancam keselamatan di wilayah Kecamatan Srumbung dan sekitarnya.
Selain itu, daerah tersebut juga berperan sebagai resapan air bagi petani ternak, namun penurunan debit air dan matinya sumber mata air telah mengganggu keberlangsungan aktivitas petani.
Dalam upaya menghentikan aktivitas penambangan ilegal ini, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia (DPP-LAI) telah mengirimkan surat kepada Presiden RI Ir. H. Djoko Widodo meminta bantuan dan dukungan dalam penolakan kegiatan tambang ilegal.
Penulis: Widodo
