Ilustrasi korupsi (Foto : net)
Oleh Ansory
Pangkalpinang, Asatuonline – Kerjasama dengan mitra perusahaan boneka oleh oknum PT Timah Tbk telah menjadi sorotan penting dalam industri ini.
Kerjasama kemitraan dengan pola kompensasi langsung, yang sering dianggap sebagai program Sisa Hasil Produksi (SHP), ternyata memiliki dinamika yang berbeda di setiap wilayah produksi PT Timah Tbk, baik di darat maupun di laut.
Dugaan markup hingga manipulasi kadar timah (Sn) telah menarik perhatian publik. Sejak awal tahun 2017, semua wilayah produksi darat di Bangka telah aktif dalam melaksanakan program kompensasi langsung.
Permasalahan muncul ketika terjadi pola kerjasama dengan mitra pemasok bijih timah, di mana mitra seperti CV SU, CV Batigo, dan CV BIM menjadi mitra utama dalam pengumpulan dan pengangkutan bijih timah kadar tinggi di wilayah produksi Bangka Selatan dan Bangka Tengah pada tahun 2018-2019.
Bangka Selatan dan Bangka Tengah mengalami lonjakan produksi pasir timah di setiap gudang bijih timahnya, baik di Cambay Bangka Tengah maupun Toboali Bangka Selatan.
Sementara itu, Bangka Barat dan wilayah produksi induk Bangka masih menggunakan kompensasi langsung kepada masyarakat dengan kadar rendah melalui program jemput bola di lokasi dalam WIUP PT Timah Tbk.
Emil Erindra, dalam sebuah acara sharing session dengan IKT, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menggelontorkan dana pinjaman sebesar Tujuh (7) triliun Rupiah guna membayar nilai kompensasi atau membeli bijih dari masyarakat.
Modus operandi yang diduga dilakukan oleh CV BIM, CV Batigo milik seorang bos asal Pangkalpinang dengan inisial B, dan CV SU milik Bos inisial T, seorang wartawan, diduga mendominasi pengiriman pasir timah di gudang timah PT Timah di Bangka Selatan dan Bangka Tengah.
Pola kemitraan tanpa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) resmi pada saat itu menyebabkan banyak perbedaan kadar timah dan diduga terjadi manipulasi antara pihak internal PT Timah dan mitra terkait pembayaran dengan adanya manipulasi kadar Sn.
Situasi ini tidak hanya menyebabkan peningkatan harga pokok, tetapi juga menjadi masalah ketika barang atau pasir timah akan dileburkan di Pusat Pemurnian (Pusmet) Muntok.
Berdasarkan informasi dari narasumber, ada intimidasi terhadap para karyawan gudang yang melibatkan salah satu direksi PT Timah pada waktu itu untuk menerima pasokan timah dari mitra di atas, meskipun kadar timahnya tidak sesuai dan cenderung di bawah kadar yang dibayarkan.
