Caption : Tambang Timah ilegal (Foto : ist)
Oleh Ansory*
Pangkalpinang, Asatu Online – Mengurai benang kusut Tata Kelola Pertambangan di Babel bagaikan pepatah “Seperti buah simalakama, dimakan Bapak mati, tidak dimakan Ibu yang mati.”
Komoditas timah dalam satu dekade terakhir menjanjikan, dengan harga logam bahkan mencapai sekitar US Dolar 30.000 per metrik ton. Namun, pelaku tambang dan peleburan timah di Babel semakin tergiur untuk melakukan eksploitasi dan ekspor balok guna meraih keuntungan besar, tanpa mempedulikan faktor hukum dan ekologi lingkungan yang rusak parah di wilayah darat, pesisir pantai, sungai, hingga laut.
Data terakhir menunjukkan kerugian lingkungan di Provinsi Bangka Belitung akibat penambangan timah ilegal mencapai 270 Triliun Rupiah. Nilai kerugian negara ini memicu penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Timah, Reza Pahlevi Tabrani serta pihak terkait di beberapa smelter termasuk Big Bos Aon oleh Kejaksaan Agung.
Eksploitasi timah secara sporadis menghantam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan mengatasnamakan penambangan oleh masyarakat lokal yang tidak memiliki legalitas dari pihak berwenang. Kegiatan ilegal ini telah berlangsung sejak lama, terutama setelah Babel menjadi provinsi, tanpa kendali yang jelas. Puncaknya terjadi setelah kerjasama antara PT Timah Tbk dan beberapa smelter pada tahun 2015 – 2022.
Kegiatan tambang ilegal melibatkan oknum aparat dan pemerintah daerah di semua lini, seperti menggurita menjarah wilayah hutan lindung, DAS, pantai, bahkan merusak fasilitas umum dan pemukiman penduduk tanpa rasa takut.
Beberapa bulan belakangan, fenomena kerusuhan dalam Tata Kelola Pertambangan di Babel terungkap, dengan munculnya kasus Tata Kelola niaga yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Timah Tbk, dengan kerjasama peleburan swasta.
Menurut informasi dari narasumber, awal mula kasus tata kelola niaga timah ini muncul karena minimnya produksi ekspor balok dari bijih timah yang dimiliki oleh PT Timah Tbk, pemegang IUP terbesar di Babel. Manajemen PT Timah Tbk, yang dipimpin oleh M. Reza Pahlevi Tabrani, bersama direksinya, mengambil langkah strategis dengan melakukan pengamanan aset negara, yaitu bijih timah, di dalam Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 030 tahun 2018 tentang pengamanan aset bijih timah di dalam WIUP PT Timah Tbk.
Sejak 2017, seluruh lokasi dalam IUP dilakukan pendataan dan sosialisasi oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Sosialisasi ini melibatkan masyarakat dan kegiatan kompensasi langsung guna menampung timah dari masyarakat dengan membayar imbal jasa terkait proses pengambilan bijih timah yang ditambang di luar SPK dengan bersifat sementara.
Pada tahun 2018, dilakukan program pengamanan aset secara masif dengan kerjasama direksi PT Timah Tbk dan Polda Babel melalui Nota Kesepakatan Bersama (NKB), untuk membantu pengamanan aset. Pihak peleburan swasta juga mendapat teguran untuk tidak melakukan pengumpulan bijih timah dari masyarakat ilegal yang bekerja di IUP PT Timah, dan harus menyetor bijih timah tersebut ke PT Timah.
Sejak awal tahun 2019, kerjasama dengan peleburan swasta dilakukan untuk pengangkutan pasir timah melalui pihak ketiga atau CV dalam IUP PT Timah, dengan beberapa smelter yang berafiliasi ke PT Timah seperti RBT, MCM, VIP, SIP, dan perusahaan pengangkutan dari smelter swasta tersebut.
Dari sini terungkap bahwa kerjasama pengangkutan dan peleburan yang dilakukan oleh pihak peleburan swasta sebenarnya hanya sebagai upaya melegalkan kegiatan ilegal yang selama ini masif dilakukan secara terang-terangan. Ini terindikasi dari biaya lebur yang membengkak, termasuk transportasi dan pemurnian logam kembali di PT Timah sesuai dengan kadar ekspor balok timah.
Kasus slag Belitung beberapa tahun lalu yang dikirim ke peleburan di Pangkalpinang dengan kadar up 20%, menandakan bahwa proses pemurnian timah di smelter tidak memenuhi target maksimal atau recovery logam timah yang merugikan perusahaan.
Menurut narasumber, perlu dievaluasi oleh pihak penegak hukum tentang produk pemurnian tersebut, berapa ton balok yang dihasilkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan PT Timah beserta pembayaran pasir timah dengan penjualan ekspor logam timah tersebut terhadap keuntungan perusahaan selama periode 2019-2022.
Kegiatan ini diduga telah menggerus keuntungan perusahaan karena biaya bahan baku pasir timah dan proses peleburan di smelter swasta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi di PT Timah Tbk.
Kita masih menunggu hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung tentang tata kelola niaga timah, namun juga berharap PT Timah Tbk tetap menjalankan bisnis secara beretika. Kita yakin bahwa PT Timah Tbk kembali diidentifikasi sebagai perusahaan tambang yang bertanggung jawab, bukan hanya sebagai perusahaan penimbang. (Abu)
