Penampakan proyek pembangunan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang yang mangkrak](Foto: dok. asatuonline.id)
Pangkalpinang, Asatu Online – Proyek pembangunan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang senilai Rp 17.694.000.000,- dihadapkan pada dugaan kejanggalan yang mencolok.
Seorang pemborong di Pangkalpinang, yang identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan kantor tersebut, terutama terkait proses lelang dan tender. Pelaksanaan lelang hingga saat ini belum terkendali, dengan ketidakjelasan apakah dilakukan di Kementerian Kesehatan atau di Kantor BPJS Kesehatan Pusat.
“Narsum mengungkapkan, ‘Tidak jelas lelangnya dimana, apakah di Kementerian Kesehatan atau di Kantor BPJS Kesehatan Pusat, dan masa pelaksanaan selama 8 bulan serta melampaui tahun anggaran terasa aneh, suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya,'” ungkapnya pada Rabu (24/1/2024).
Narsum juga menyoroti ketiadaan dukungan dari pihak Kejaksaan selama pelaksanaan proyek. Dengan nilai proyek mencapai Rp 17 miliar, seharusnya ada keterlibatan Kejaksaan setempat.
“Timbul kecurigaan, mengapa pihak Kejaksaan tidak ikut mendampingi pelaksanaan proyek tersebut,” tambahnya.
Kemudian, berkaitan dengan peran konsultan pengawas, muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab mereka dalam membiarkan proyek terbengkalai.
“Disitu kan ada konsultan pengawas, mengapa membiarkan pekerjaan proyek terbengkalai? Apa gunanya mereka dibayar mahal jika tidak dapat menjaga kelancaran proyek?” tanya Narsum kembali.
Humas BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Tri Wibowo, mengakui adanya keterlambatan dalam proyek tersebut. Meskipun demikian, ia menyebut bahwa proses pembangunan masih berlanjut dan pihak penyedia atau pengembang bersedia melakukan perbaikan sesuai dengan kesepakatan.
“Sudah menerapkan aturan sesuai dengan ketentuan berlaku seperti peringatan tertulis dan denda administratif sesuai kontrak,” ungkapnya.
Tri Wibowo menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memberlakukan sanksi administratif sebagai akibat dari keterlambatan tersebut, seperti peringatan tertulis dan denda administratif sesuai kontrak.
Dalam tanggapannya, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Bintang Simatupang, menjelaskan bahwa kejaksaan hanya terlibat dalam pelelangan, bukan dalam pembangunan fisik. Hal ini diamini oleh Aliansi Wartawan Muda Bangka Belitung (AWAM Babel), yang memastikan bahwa pembangunan fisik tidak melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang.
Dalam perkembangan selanjutnya, Bintang Simatupang berjanji untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek sebagai respons atas informasi yang diberikan.
Penulis: Yk/man
