Pemohon informasi Adityawarman sewaktu sidang mediasi di Kantor KID Babel, Kamis 21 September 2023 (Foto : mn Asatu online)
Pangkalpinang, Asatu Online – Sidang Mediasi Terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Kamis, 21 September 2023, telah menghasilkan kesepakatan penting dalam upaya memastikan transparansi dan akurasi informasi publik. Sidang ini melibatkan pemohon informasi Adityawarman dan PPID Kabupaten Bangka Selatan sebagai termohon.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Komisioner KI Babel, Ita Rosita dan Pairin, bersama dengan pemohon Adityawarman, akhirnya tercapai kesepakatan meskipun PPID Utama Kabupaten Bangka Selatan tidak hadir.
Perjalanan menuju kesepakatan ini dimulai pada Kamis, 7 September 2023, saat mediasi pertama dilakukan. Hasil mediasi pertama menunjukkan keinginan kedua pihak untuk melanjutkan mediasi ke tahap berikutnya, yang dijadwalkan pada Selasa, 19 September 2023, dengan mediator Rikky Fermana dari Majelis Komisioner KI Babel.
Pada mediasi kedua ini, para pihak mencapai kesepakatan penting yang mencakup poin-poin utama berikut:
1. PPID Kabupaten Bangka Selatan setuju untuk memberikan informasi yang diminta oleh Adityawarman, termasuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Anggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Bangka Selatan untuk bulan Januari hingga Desember tahun 2020, 2021, dan 2022, sesuai dengan format yang ditentukan.
2. Kesepakatan mencatat bahwa permohonan informasi yang diajukan sebelumnya tidak dapat diajukan ulang dengan permintaan informasi yang sama.
3. Adityawarman dan PPID Kabupaten Bangka Selatan sepakat untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, menciptakan solusi yang memuaskan kedua belah pihak.
4. PPID diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang diminta dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal 19 September 2023.
Kesepakatan ini, yang dihasilkan melalui mediasi yang cermat dan kolaboratif, secara resmi dituangkan dalam bentuk berita acara mediasi pada Selasa, 19 September 2023, dan dibacakan di hadapan kedua belah pihak. Para pihak sepakat dengan semua ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan ini.
Harap dicatat bahwa putusan mediasi Komisi Informasi bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, kedua belah pihak diharapkan mematuhi kesepakatan ini dengan itikad baik.
Setelah mediasi sukses ini, peran mediator dalam menyampaikan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa menjadi sangat penting. Kesepakatan tersebut akan diuji dan dikuatkan menjadi putusan resmi oleh KI Babel.
Ini adalah contoh nyata bagaimana mediasi dapat menghasilkan solusi yang adil dan damai dalam sengketa informasi publik, dan memberikan dorongan positif untuk transparansi dan akurasi dalam pelayanan publik. (KID Babel)
